Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Mardani Ali Sera mengatakan presiden ketujuh, Joko Widodo, harus mengikuti proses kaderisasi jika masuk ke dalam partainya. “Enak ke Golkar dan Gerindra saja. Di PKS kasihan kalau Pak Jokowi harus mulai dari bawah,” kata Mardani melalui WhatsApp, pada Selasa, 17 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mardani mengatakan tahap kaderisasi itu berlaku untuk semua anggota partai termasuk mantan presiden sekalipun. Ia mengaku saat ini belum ada pembicaraan untuk membuka pintu masuk bagi Jokowi bergabung ke dalam partai Islam itu. “Belum ada komunikasi dan belum ada pembicaraan tentang Pak Jokowi,” ujar dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution dari keanggotaan partai banteng. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024.
Komarudin mengatakan mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri untuk mengumumkan secara resmi pemecatan tersebut. Pengumuman pemecatan dilakukan di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia.
"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, dan saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," kata Komarudin melalui video yang diterima Tempo.
Jokowi dipecat melalui Surat Keputusan atau SK Pemecatan Nomor 1649/KPTS/ DPP/XII/ 2024. "Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," demikian bunyi poin pertama dari keputusan tersebut.
Sebelum resmi dipecat, partai berlogo banteng itu telah mengumumkan bahwa Jokowi dan keluarganya tak lagi menjadi bagian partai sebagai kader. Keputusan ini dibuat setelah terjadinya pecah kongsi antara PDIP dan Jokowi di Pilpres 2024.
Tak berselang lama dari pengumuman itu, sejumlah partai politik merespons ihwal status Jokowi yang kini tak terdaftar sebagai kader di partai mana pun. Setidaknya ada dua partai politik yang terbuka menyatakan bakal menerima Jokowi.
Dua partai politik itu ialah Gerindra dan Golkar. Gerindra diketuai oleh Prabowo Subianto, presiden penerus Jokowi. "Oh kalau Gerindra terbuka. Tapi kami tentunya tidak bisa paksa beliau masuk," kata Prabowo usai menerima Jokowi di rumahnya, Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 6 Desember 2024.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan partai beringin terbuka menerima Jokowi. "Tentu Golkar akan menerima dengan tangan terbuka sebagaimana menerima orang lain," katanya di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis, 5 Desember 2024.
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Langkah Mundur Sistem Pemilihan Kepala Daerah Kembali ke DPRD
Foto 
