Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelaksanaan retret kepala daerah terpilih tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Pembiayaan pembekalan untuk kepala daerah hasil pilkada 2024 itu bakal memakai dana dari pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Enggak dari Pak Prabowo. Dari pemerintah, Kemendagri nanti (yang urus)," kata Prasetyo saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 1 Februari 2025.
Pada pelaksanaan retret jajaran Kabinet Merah Putih, Prabowo memakai dana pribadinya untuk membiayai agenda tersebut. Prasetyo mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena retret kabinet dilakukan pada masa-masa awal pemerintahan baru.
"(Retret kabinet) kan di awal-awal ya. (Sekarang) anggarannya ada dong, ada," ucap politikus Partai Gerindra tersebut.
Meski begitu, dia menyatakan bahwa pemerintah belum mengalokasikan besaran biaya pelaksanaan pembekalan untuk kepala daerah terpilih itu. Dia berujar bahwa retret akan menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan belum ada kepastian kapan pembekalan kepala daerah akan dilaksanakan. Sebab saat ini pemerintah baru akan membahas kepastian jadwal pelantikan itu bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat pada ekan depan.
"Semakin cepat pelantikan, maka semakin cepat pula agenda pembekalan akan digelar," ucapnya saat dihubungi, Sabtu, 1 Februari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana para kepala daerah menjalani retret usai dilantik. Hal itu dilakukan untuk sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
"Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama," kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Pilihan editor: Komisi IV DPR Dorong Polri Usut Dalang Pagar Laut di Tangerang
