Muncul lewat daftar nama

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) heboh lagi. Masih soal lama: antara kelompok J. Naro dan Soedardji. Senin pekan ini, orang-orang Soedardji yang duduk di Dewan Pimpinan Wilayah (PPP) Ja-Bar dan Jakarta mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua DPR/MPR, Presiden Soeharto, dan Soedardji selaku Ketua PPP. Isinya: agar Naro dipecat. Surat DPW Ja-Bar ditandatangani oleh Wakil Ketua Hotma Tarapul dan Sekretaris I Hidayat Zaini, sedangkan surat DPW Jakarta diteken Ketua H. Noerwidjojo Sardjono dan Sekretaris H. Chomsani HS. Kedua DPW ini menilai, selama PPP dipimpin Naro, selalu terjadi keguncangan dalam tubuh partai, dan kepemimpinannya mereka anggap bertentangan dengan aspirasi umat. "H.J. Naro adalah sebuah fenomena yang misterius dan khianat," tulis DPW Ja-Bar. Reaksi kubu Naro ? "Itu semua surat-surat liar," kata Sekjen DPP PPP Mardinsyah. Pengirim surat itu, katanya, sudah tak diakui sebagai pengurus DPW PPP. Bahkan, "mereka bukan anggota PPP," tambah Ketua DPW Ja-Bar H.M. Yusuf Anwar Ghafar menuding Hotma dan Hidayat. Dewasa ini, menurut Ali Tamin, Sekretaris DPP PPP yang pro-Naro, memang tumbuh DPW dan DPC liar di berbagai daerah. Yang menjadi penyulut kemarahan kelompok Soedardji ternyata pertemuan yang dilakukan Naro di Wisma PHI Cempaka Putih, Jakarta, pertengahan April lalu. Selama tiga hari, di sana, berkumpul 122 kader PPP dari 26 wilayah. Mereka itu ditatar ihwal pelaksanaan pemilu mendatang. Tiba-tiba di akhir penataran, para kader itu mengeluarkan pernyataan agar Soedardji, Ketua DPP hasil Muktamar, dipecat. Sementara itu, Naro, kabarnya, telah bertekad tidak mencalonkan Soedardji sebagai anggota DPR dalam pemilu mendatang. "Saya, selaku ketua DPP PPP, akan bikin daftar calon sendiri," kata Soedardji. Kabarnya, telah masuk 50 surat dari berbagai daerah yang menginginkan Soedardji mengambil alih kepemimpinan Naro. Kini, menurut Bachtiar Soetijono, Wakil Sekretaris FPP yang pro-Soedardji, tak jelas kepemimpinan siapa yang sah. "Ini gara-gara Naro yang selalu merombak hasil konperensi wilayah dan cabang-cabang," katanya. Sebaliknya, menurut Mardinsyah, ada 160 surat yang mengusulkan agar Soedardji ditindak. Entah mana yang benar.