Pakar Sebut Penunjukan Calon Dubes Jadi Alat Bagi-bagi Jabatan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai penunjukan calon duta besar atau dubes Indonesia untuk sejumlah negara sahabat menjadi alat bagi-bagi jabatan sekaligus akumulasi keuntungan kelompok oligarki. Ia menyoroti adanya orang-orang yang merupakan bagian dari kelompok oligarki dalam daftar calon duta besar yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

"Baru saja agak heboh di berbagai Whatsapp group, soal bagaimana bagi-baginya bahkan untuk jabatan duta besar," kata Bivitri dalam webinar "Ambang Batas Calon dan Pembatasan Masa Jabatan Presiden", Ahad, 27 Juni 2021.

Bivitri mengatakan, ada nama-nama yang menjadi bagian dari kelompok oligarki dalam daftar tersebut. "Kita tahu persis tidak usah disebut nama, ada beberapa di situ yang memiliki perusahaan atau terkait dengan perusahaan, organisasi pengusaha dan sebagainya. Ya dibagi-bagi jabatan itu," kata Bivitri.

Bivitri awalnya menjelaskan tentang karakter kelompok oligarki yang pada hakikatnya ingin mengakumulasi lebih banyak dan mengamankan kekayaan. Ia menyebut kelompok oligarki dan jaringannya sudah merasa nyaman saat ini dan menginginkan status quo itu berlanjut.

Menurut Bivitri, keinginan untuk mempertahankan status itu turut mempengaruhi munculnya wacana perubahan periode jabatan atau perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden yang muncul belakangan ini. Seperti ditulis Majalah Tempo edisi 20 Juni 2021, sejumlah orang di lingkaran presiden diduga bermanuver untuk mengegolkan gagasan tersebut.