Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

PBNU Minta Tak Ada Antagonisme Antarpendukung Capres di Pemilu 2024: Ini Cuma Prosedur, Bukan soal Hidup atau Mati

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengimbau agar seluruh rakyat tidak perlu meneruskan antagonisme antarpendukung capres pada Pemilu 2024

9 Juni 2023 | 13.49 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Presiden Joko Widodo dan beberapa anggota kabinet serta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan pengurus lainnya di acara Festival Tradisi Islam Nusantara dalam rangka Harlah Satu Abad NU di Banyuwangi, Senin malam, 9 Januari 2023. Foto: Istimewa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia tidak perlu meneruskan antagonisme antarpendukung capres pada Pemilu 2024. Ia menegaskan pemilu merupakan agenda politik yang sekadar prosedur untuk ditaati dan bukan jihad fi sabilillah.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Kita tidak perlu meneruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda. Jadi, (pemilu) ini cuma prosedur, bukan jihad fi sabililah, bukan perang badar, bukan soal hidup (atau) mati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah, dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif," kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dia juga menekankan bahwa NU bukanlah partai politik, sehingga posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tidak memberikan dukungan terhadap calon presiden mana pun.

Oleh karena itu, NU tetap menjaga netralitas dan ketentraman masyarakat agar tetap harmonis dan tidak terjadi permusuhan antarkelompok karena agenda politik lima tahunan tersebut. Dia pun mengimbau agar masyarakat mendukung Pemilu 2024 sebagai prosedur untuk menentukan pemerintahan dan wakil rakyat Indonesia.

"Saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu ini cuma prosedur yang harus dilewati secara rutin untuk menentukan pemerintahan. Kalau sudah selesai prosedur ini, ya siapa pun yang terpilih, siapa pun yang menjadi pemerintah, ya, itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Tak boleh pakai Identitas NU

Sebelumnya, Gus Yahya menegaskan siapa pun yang ikut berpolitik tidak boleh menggunakan nama NU sebagai modal mengeruk suara. "Siapa pun itu, walaupun orang NU, ndak boleh menggunakan identitas NU sebagai modal politik," ujarnya.

Pihaknya akan selalu mengupayakan politik bermoral dan tidak mengandalkan politik identitas yang hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas tertentu.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus