Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bahwa mereka membuka peluang berkoalisi dengan lima partai dianggap lumrah. Direktur Eksekutif Trias Politika Indonesia, Agung Baskoro, menyatakan bahwa hubungan PDIP dengan PKS, NasDem dan Demokrat memang tak harmonis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agung menilai pernyataan Hasto yang membuka peluang bagi partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB (Golkar, PPP dan PAN) serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR (Gerindra dan PKB) sudah bisa diprediksi sebelumnya. Pasalnya kelima partai tersebut memiliki hubungan yang baik dengan partai banteng.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Baik KIB dan KIR berpeluang bersama PDIP karena relasi yang terjalin cukup baik hingga sekarang, salah satunya karena masuk dalam kabinet Presiden Jokowi," kata Agung dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 23 Juni 2022.
Situasi itu, menurut dia, berbanding terbalik dengan poros NasDem Demokrat dan PKS. Dia menilai hubungan PDIP dengan NasDem memburuk setelah Surya Paloh memunculkan nama Ganjar Pranowo, yang merupakan kader PDIP, sebagai satu dari tiga calon presiden potensial yang akan mereka usung pada Pilpres 2024.
Sementara dengan Demokrat, Agung menilai masih ada urusan yang belum selesai antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
"Terkait PKS soal ideologi yang tak beririsan," kata dia.
Dalam Rakernas Nasdem, akhir pekan lalu, Surya Paloh, memang mengumumkan nama Ganjar Pranowo sebagai satu dari tiga capres yang siap mereka usung. Dua nama lainnya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Selain itu, Surya Paloh juga sempat berbicara soal partai sombong. Meskipun dia tak menyebut nama PDIP, Megawati meresponnya dalam pidato pembukaan Rakernas PDIP Selasa lalu.
Sementara SBY sempat berseteru dengan Megawati pada Pilpres 2004. SBY awalnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di kabinet Megawati. Hubungan keduanya retak setelah SBY mundur dari kabinet dan mendirikan Partai Demokrat. Dia pun kemudian maju pada Pilpres 2004 bersama Jusuf Kalla menantang Megawati Soekarno Putri - Hasyim Muzadi. PDIP pun menjadi partai oposisi sepanjang kepemimpinan Presiden SBY.
Sebelumnya Hasto menyatakan membuka peluang PDIP berkoalisi dengan lima partai politik pada Pilpres 2024. Saat ditanya soal NasDem, dia menyatakan mereka memiliki strategi masing-masing. Sementara untuk Demokrat dan PKS, Hasto tampak menutup pintu rapat-rapat.
Foto 
