Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - hari ini HUT Polwan ke-75 tahun. Polwan dibentuk pada 1948, yakni tahun-tahun awal kemerdekaan. Pada saat itu, banyak terjadi kesulitan pada pemeriksaan korban perang, termasuk tersangka ataupun saksi wanita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kesulitan ini terjadi terutama saat pemeriksaan fisik untuk menangani sebuah kasus. Hal tersebut membuat polisi seringkali meminta bantuan para istri polisi dan pegawai sipil wanita untuk melaksanakan tugas pemeriksaan fisik. Simak sejarahnya berikut ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejarah pembentukan polisi wanita (Polwan)
Pembentukan polwan mulanya didasari oleh organisasi wanita dan organisasi wanita Islam di Bukittinggi, Sumatera Barat yang berinisiatif mengajukan usulan kepada pemerintah agar wanita diikutsertakan dalam pendidikan kepolisian untuk menangani masalah tersebut.
Merespon permintaan tersebut, Cabang Djawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi memberikan kesempatan mendidik wanita-wanita pilihan untuk menjadi polisi.
Akhirnya, tangga 1 September 1948 secara resmi terdapat 6 wanita yang diikutkan dalam pendidikan tersebut, yakni Nelly Pauna, Mariana Saanin, Dahniar Sukotjo, Rosmalina Loekman, Djasmainar, dan Rosnalia Taher.
Dikutip dari laman Museum Polri, keenam wanita tersebut mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 laki-laki di SPN Bukittinggi, sehingga sejak saat itu tanggal 1 September diperingati sebagai hari lahirnya Polisi Wanita (Polwan).
Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 19 Desember 1948 terjadi peristiwa Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan pendidikan inspektur polisi di Bukittinggi dihentikan dan ditutup.
Lalu, pada 1 Mei 1951 keenam wanita calon polisi tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan dan mulai bertugas di Djawatan Kepolisian Negara dan Komisariat Polisi Jakarta Raya.
Mereka diberikan tugas khusus menyangkut kepolisian terkait dengan wanita, anak-anak, dan masalah-masalah sosial seperti mengusut, memberantas dan mencegah kejahatan yang dilakukan oleh atau terhadap wanita dan anak-anak.
Selain itu, polisi wanita ini juga memberi bantuan kepada polisi umum dalam pengusutan dan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa atau saksi khusus untuk memeriksa fisik kaum wanita yang tersangkut atau terdakwa dalam suatu perkara, seperti mengawasi dan memberantas pelacuran, perdagangan perempuan dan anak-anak.
Polwan yang berpangkat Jenderal
Pertama kali polwan mendapatkan jabatan tinggi di Polri pada 1987, yaitu Lettu Pol. Dwi Gusiyati yang merupakan polwan pertama yang menjabat sebagai Kapolsek di Pasar Kliwon, Solo.
Kemudian, pada 1991, Brigadir Jenderal Polisi Jeanne Mandagi, S.H., menjadi Polwan pertama yang mendapat pangkat Jenderal bintang satu.
Setelah menyandang pangkat jenderal, Jeanne Mandagi tetap berkarir sebagai penasihat ahli Jenderal Polisi Tirto Karnavian. Ia juga menjadi ketua Asosiasi Purnawirawan Penegak Hukum Anti Narkotika Indonesia dan salah satu pendiri Yayasan Permadi Siwi, pusat rehabilitasi pecandu narkoba. Mandagi sempat menjabat sebagai konsultasi ahli di Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum meninggal pada 7 April 2017 di Jakarta.
Setelah itu, terdapat beberapa Polwan yang juga berhasil menjadi perwira tinggi yakni Brigjen Pol. Roekmini Koesoemo Astoeti (alm), yang pernah aktif di Komnas HAM, Brigjen Pol. Noldy Ratta, Brigjen Pol. Paula Bataona, Brigjen Pol. Soepartiwi, Brigjen Pol. Ida Utari, Brigjen Pol. Dra. Hj. Nur Afiah, MH, Brigjen Pol. Sri Handayani dan Brigjen Pol. Juansih.
Lalu, Polwan yang pertama kali meraih pangkat bintang 2 adalah Irjen Pol. Basaria Panjaitan atau yang biasa dikenal sebagai salah satu pimpinan KPK. Basaria memegang rekor sementara sebagai Polwan dengan pencapaian pangkat tertinggi hingga kini.
Sedangkan, pertama kali yang menjadi Kapolda yakni Brigjen Pol. Rumiah Kartoredjo yang menggantikan Brigjen Pol. Timur Pradopo menjadi Kapolda Banten.
Dilansir dari indonesia.go.id, Adrianus Meliala, Guru Besar Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia mencatat, sejak awal 2021, terdapat tiga polwan berpangkat brigadir jenderal (brigjen), 65 orang berpangkat komisaris besar (kombes), 644 lainnya berpangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP).
Kemudian ada 959 polwan berpangkat komisaris polisi (kompol), serta 5.672 orang berpangkat perwira pertama. Selain itu empat polwan juga sedang mengemban jabatan kepala kepolisian resor (kapolres), 14 polwan sedang menjabat wakapolres, dan 32 polwan mengemban jabatan kapolsek.
Bahkan salah satu polwan berpangkat bintang satu yakni Brigjen Ida Oetari, Wakil Kapolda Kalimantan Tengah, merupakan Ketua Asosiasi Polwan Dunia (International Association Women Police).
Foto 
