PPDB 2019, Ganjar: Ada Pejabat Menekan Saya Agar Anaknya Lolos

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut sistem pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 rumit sehingga menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat.

Baca: 95 Pengaduan PPDB Sistem Zonasi Sekolah, KPAI Akan Lakukan Ini

"Sistem ini memang rumit, tidak mudah, dan kami coba menerjemahkan, masalah SKD (surat keterangan domisili) palsu, tolong orang tua siap cari sekolah lain. Soal terlempar ke Wonogiri karena 'human error', sudah kami selesaikan," kata Ganjar saat melakukan sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin, 8 Juli 2019.

Terkait dengan hal tersebut, Ganjar meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebisa mungkin segera menangani setiap aduan termasuk komplain masyarakat melalui media sosial.

Ganjar mengaku menerima banyak aduan dari orang tua calon siswa yang mendaftar PPDB 2019 tingkat SMA negeri di Jawa Tengah.

Ia juga mengatakan setiap hari dihubungi para orang tua siswa melalui telepon. Ada yang mengaku pendukungnya ketika pemilihan gubernur, teman sekolah, bahkan pejabat penting yang meminta agar anaknya dapat diterima di sekolah favorit atau negeri.

"Saya ini tiap hari menerima aduan, semua orang tua ingin anaknya ke sekolah negeri, tapi sistem ini tidak bisa. Pahit memang, saya sampai ditekan, ada pendukung, bahkan pejabat penting yang menekan saya. Saya tidak bisa," ujarnya.

Saat berada di Posko PPDB kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Ganjar sempat menemui beberapa orang tua siswa yang mengadu karena anaknya tidak bisa diterima di SMA Negeri 1 karena penerapan sistem zonasi.

Baca: Ombudsman Sesalkan DKI Jakarta Tak Terapkan PPDB Zonasi, Ada Apa?

Ganjar bahkan memberikan penjelasan dengan tenang dan menyatakan, jika tidak ada satu pun orang yang bisa menekan dirinya untuk meloloskan calon siswa masuk ke SMA tertentu