Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah terpilih dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus membantu infrastruktur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantuan itu seperti menyiapkan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai menghadiri kegiatan silaturahmi ketua umum partai KIM plus yang juga dihadiri kepala daerah terpilih asal koalisi itu di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pemerintah daerah disarankan menyiapkan infrastruktur seperti bangunan SPPG," kata Dadan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Oktober 2025.
Prabowo, kata Dadan, meminta kepala daerah terpilih tidak ikut dalam menyiapkan makan gratis ini. Namun, Presiden hanya meminta agar mereka menyiapkan fasilitas pendukung saja. "Tadi disarankan agar kepala daerah tidak usah ikut terlibat dalam makan bergizi tapi mempersiapkan infrastruktur," kata dia.
Selain itu, Dadan mengatakan, program makan bergizi gratis ini juga mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu untuk anggaran pembelian lahan. Untuk menyiasati hal itu, BGN akan melakukan skema pinjam pakai.
BGN sebelumnya mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar. Dadan mengatakan, hal itu disiasati dengan mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintahan. Kebutuhan lahan itu, kata dia, digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis.
“Lahan yang akan dibangun bangunan SPPG dari APBN dapat diatasi melalui pinjam pakai,” kata Dadan saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025
Menurut Dadan, beberapa instansi yang lahannya bisa digunakan antara lain Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, kata dia, BGN juga bisa memanfaatkan lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Pemotongan anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi presiden itu semakin dipertegas dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Adapun KIM Plus terdiri dari 9 partai politik anggota KIM dan beberapa parpol di luar koalisi tersebut. Anggota asli KIM adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Prima. Koalisi bertambah dengan bergabungnya PKS, PKB, PPP, Perindo, dan Nasdem. Penambahan koalisi inilah yang disebut dengan KIM Plus.
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam tulisan ini
Foto 
