UNGKAPAN "mengundurkan diri" di Kalimantan Tengah dan daerah lain boleh diartikan -- untuk sementara -- sekadar gertakan. Tapi di Deliserdang, Sumatera Utara, itu berarti kenyataan. Buktinya, lihat saja Michilion Buang, ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD di kabupaten itu. Dua pekan lalu ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ketua fraksi Golkar di sana. Alasannya, ia merasa tak produktif lagi. "Aspirasi kami tak mendapat respons dari atasan dan tak digubris. Jadi, mau apa lagi? Kami tak mau jadi badut politik," kata Buang. Mundurnya Buang ini memang berkaitan dengan ditolaknya tuntutan fraksi Golkar dalam pencalonan Bupati Deliserdang pertengahan Januari lalu. Fraksi Karya Pembangunan menjagokan Usman D.S., yang kini ketua DPD Golkar di sana. Tapi nama Usman dicoret oleh Menteri Yogie S.M. Calon yang boleh terus hanya Maymaran, dengan pendamping Baharudin Harahap dan Richard Siahaan. Bahkan, kader Golkar di Deliserdang mendapat instruksi yang jelas dari atas: "harus mendukung calon dari pusat: Kolonel Maymaran." Pencoretan itulah yang menyulut kemarahan anggota fraksi Golkar Deliserdang. Mereka lalu mengancam akan memboikot pemilihan bupati dan mengundurkan diri ramai-ramai jika calon mereka tak masuk dalam pencalonan. Tapi Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Effendy Ritonga, cepat bertindak. Empat hari sebelum pemilihan, ia mengadakan rapat dengan seluruh jajaran Golkar di Deliserdang. Usman akhirnya bisa dibujuk untuk mengalah. Ia pun lalu menginstruksikan agar fraksi Golkar mendukung Maymaran dan membatalkan ancaman mundur. Pada hari pemilihan, 20 Januari, bekas komandan Korem di Pematangsiantar itu pun menang dengan 43 suara. Dua calon pendampingnya masing-masing mendapat satu suara. Namun, selesainya pemilihan tak berarti selesai pula persoalannya bagi Buang. "Kalau sudah gagal begitu, aku tak cocok lagi untuk berleha-leha, berlagak hebat di DPRD. Supaya sehat, aku mundur saja," katanya. Apalagi, ancaman mundur itu memang pernah dilontarkannya. "Sebagai pemimpin, saya harus memegang apa yang sudah diucapkan. Soal teman-teman tak konsisten, itu hak mereka," kata Buang. Belum reda soal Deliserdang, ancaman mundur muncul di Golkar Batam. Pekan lalu, 34 dari 48 pengurus DPD Golkar di Kota Madya Batam mengancam akan mengundurkan diri jika ketuanya, Bambang Sujagad, tak segera diganti. Dalam tiga bulan ini, Golkar di Batam memang ricuh. Itu dimulai ketika Bambang melaporkan langsung masalah pekerjaan di otorita Batam kepada B.J. Habibie selaku ketua otorita. Akibatnya, timbul konflik antara Bambang dan pengelola otorita Batam, yang kemudian merembet ke Golkar. Koordinator Golkar Wilayah Sumatera Bagian Utara, Abdul Gafur, melihat aksi ancaman mundur itu sebagai fenomena yang menarik. "Kayaknya, ancaman mundur memang sedang trend sekarang ini," katanya. "Yang jelas, aksi semacam itu akan merugikan citra Golkar." Ada yang menganalisa, gejala itu menjadi petunjuk bahwa organisasi Golkar sebenarnya rapuh. Tentu penilaian ini ditepis oleh Ketua Umum Golkar Harmoko. "Golkar justru sangat solid sekarang ini. Buktinya, banyak yang mengancam mundur tapi tak jadi, kecuali yang di Deliserdang itu. Itu pun cuma satu orang," kata Harmoko. Toh Golkar tetap memasang kuda-kuda untuk mencegah protes intern yang merebak itu. Jika ada lagi ancaman mundur? "Silakan. Kader Golkar banyak, kok," kata Abdul Gafur.Bambang Sujatmoko, Sarluhut Napitupulu (Medan)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini