Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Migrant Care mengungkap temuan data ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Johor Bahru, Malaysia. Dari temuan itu diperoleh ribuan data pemilih ganda di luar negeri itu yang masih berantakan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami melakukan verifikasi, memelototi data secara manual, kami mendapatkan tiga ribu lebih nama-nama ganda dan kejanggalan-kejanggalan yang terkandung dalam DPTLN Johor Bahru ini," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kamis, 1 Februari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Data ganda itu terungkap setelah Migrant Care meneliti empat ribu lembar dokumen berisi 119.491 nama-nama pemilih dalam dokumen tersebut. Dari dokumen itu ada 3.238 data ganda pada DPT Johor Bahru, Malaysia.
Staf Pengolahan Data dan Publikasi Migrant Care Muhammad Santosa mengatakan ada 3.238 pemilih ganda dari 119.491 DPT atau sekitar 2.7 persen di DPT Johor Bahru. Selain kasus daftar pemilih ganda, kata dia, ditemukan perincian DPT ganda itu berdasarkan nama, alamat, umur, dan jenis kelamin yang sama.
"Selain pada DPT ganda tadi, kami menemukan beberapa alamat (pemilih) tidak sesuai DPT-nya di Johor Bahru. Ada tertulis nama di daerah Sumenep, Jawa Timur. Terus kami menemukan alamat yang tertulis bercuti, rehat, atau pulang," kata Koordinator Migrant Care Indramayu itu.
Dengan temuan itu, Santosa pun mempertanyakan kerja Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) Johor Bahru. "Bagaimana sih, kerja mereka? Selain data ganda, kami menemukan alamat-alamat tak make sense sekali dalam DPT Johor Bahru," kata dia.
Temuan Migrant Care ini pun telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu pada Kamis siang. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya sedang memeriksa laporam tersebut.
"Johor lagi kita periksa. Kami sedang (ambil) keterangan dari Panwaslu Johor, laporan hasil pemeriksaannya (LHP) dari hasil pengawasan mereka," kata dia.
Menurut Rahmat, laporan mengenai data ganda itu baru masuk, tapi LHP-nya sudah ada. "LHP pada hari itu, jika ada indikasi pidana, tentu kita akan melibatkan teman-teman kepolisian dan kejaksaan (Gakkumdu). Kalau pelanggaran administratif nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Kalau tidak ada pelanggaran kan Alhamdulillah," kata dia.
