Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani buka suara soal pernyataan Bupati Meranti Muhammad Adil yang menyebut Kementerian Keuangan diisi oleh iblis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau itu yang menyampaikan masyarakat, warga, kami bisa memaklumi. Tetapi kalau yang menyampaikan kepala daerah, kami agak sulit memahami,” kata Arsul usai menghadiri acara Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Award di Jakarta, Senin, 12 Desember 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arsul menyayangkan pernyataan itu disampaikan pejabat publik yang memiliki saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, seperti DPRD, gubernur, dan Kementerian Dalam Negeri.
Dia menyebutkan, seharusnya Muhammad Adil dapat membedakan diri dengan seorang demonstran. “Kalau demonstran pengunjuk rasa mau neriakin apa saja boleh,” kata Arsul.
Menurutnya, sebagai pejabat publik, semestinya Muhammad Adil dapat terlebih dahulu mengupayakan jalur-jalur resmi untuk mendapatkan haknya.
Arsul menyebut, tindakan Bupati Meranti itu tidak efektif, sebab untuk memperoleh haknya tidak dapat melalui marah-marah dan memaki-maki pejabat lain, termasuk yang di pusat.
Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 1 menit 55 detik beredar di media sosial yang menunjukkan kegeraman Adil. Dalam video pendek itu, Adil menyebut pegawai di Kemenkeu sebagai iblis karena hanya mengambil minyak di Kabupaten Meranti tapi uangnya dihisap oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkeu.
"Ini orang Keuangan isinya iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa, kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap oleh pusat," ujar Adil.
Menurut Adil, wilayah yang dia pimpin adalah daerah miskin yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia juga mengeluhkan pemerintah daerah yang tak bisa leluasa bergerak membangun di daerah dan memperbaiki hajat hidup orang banyak karena sumber daya alamnya disedot oleh pemerintah pusat.
ALFITRIA NEFI PRATIWI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
