Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Meranti, Muhammad Adil, sempat mencuri perhatian beberapa waktu lalu setelah pernyataannya dsember 2022 kepada Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Kini, ia kembali menjadi sorotan usai KPK menangkapnya dalam OTT. Bagaimanakah kondisi Kabupaten Meranti yang dipimpinnya?
Profil Kabupaten Meranti
Mengutip dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dibentuknya Kabupaten Meranti bermula dari pemekaran kabupaten Bengkalis pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.
Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kawedanan di Riau yang belum dimekarkan saat itu.
Dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti, akhirnya pada 25 Juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Meranti atau yang disebut dengan BP2KM. Badan ini berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.
Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungan Riau daratan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura melalui jalur laut.
Menurut jurnal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau, hal itu tidak terlepas dari posisi geografis kabupaten ini yang berdekatan dengan sejumlah negara tetangga dan termasuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia-Malaysia-Singapore alias IMS-GT.
Kabupaten Kepulauan Meranti telah mengalami sejumlah perkembangan pada berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat beberapa agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu Islam (84,74 persen), Kristen Protestan (1,48 persen), Katolik (0,10 persen), Buddha (13,05 persen), Konghucu (0,51 persen), serta Hindu (0,02).
Dengan luas daerah 3.708 km persegi, Meranti mempunyai banyak potensi sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Pekerjaan kebanyakan Masyarakat disana adalah sebagai bertani, pelaut, nelayan, dan berdagang.
Secara geografis wilayah Kabupaten Kepuluan Meranti memiliki potensi perairan laut dan perairan umum yang cukup luas serta daratan yang dapat dikembangkan usaha budidaya perikanan, sehingga berpeluang bagi investor untuk menanamkan investasi baik dibidang penangkapan di peraiaran lepas pantai dan budidaya perikanan
Tidak hanya itu, Meranti pun memiliki potensi sumber daya alam, baik sektor Migas maupun Non Migas. Hasil alam ini juga yang sempat diprotes pembagiannya oleh Adil saat forum bersama Kemenkeu.
Di sektor Migas berupa minyak bumi dan gas alam yang terdapat di daerah kawasan pulau Padang. Di kawasan ini telah beroperasi PT Kondur Petroleum S.A yakni di daerah Kurau Desa Lukit (Kecamatan Merbau). Perusahaan ini mampu produksi 8500 barel per hari. Selain minyak bumi, juga ada gas bumi yang juga menjadi kekayaan alam Kabupaten Kepulauan Meranti.
OTT Bupati Meranti
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT Bupati Meranti Muhammad Adil.
"Benar tadi malam tim KPK berhasil melakukan tindakan tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kepulauan Meranti, Riau," kata Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat, 7 April 2023.
Menurut Ali Fikri, KPK telah menangkap beberapa pihak dalam kasus korupsi itu, di antaranya Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. "Saat ini tim KPK masih bekerja. Terus kami kumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak," kata dia.
Menurut Ali, pihaknya akan menyampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap 25 orang termasuk Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Namun selain Bupati, KPK juga menangkap Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Bambang Suprianto.
Beberapa pejabat lainnya yang ikut ditangkap KPK di antaranya, kepala dinas, badan, kepala bidang dan pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti. “Ajudan bupati dan pihak swasta turut diamankan” kata juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 7 April 2023.
KPK menggelar OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Kamis, 6 April 2023. Dalam operasi itu, KPK menyita sejumlah barang bukti, di antaranya uang. KPK belum menyebutkan jumlah uang yang disita.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan penangkapan ini diduga terkait suap penyediaan jasa umrah. Penangkapan ini, kata dia, juga diduga terkait pemotongan uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemotongan yang dilakukan diduga mencapai 5 sampai 10 persen.
Pilihan Editor: Bupati Meranti Kena OTT KPK, Ini Kilas Balik Kontroversi Muhammad Adil Sebut Kemenkeu Setan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini