Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pertahanan akan tetap menganggarkan gaji untuk staf khusus menteri pertahanan sesuai hak yang diatur ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 140 Tahun 2024. Deddy Corbuzier sebelumnya mengklaim tidak ingin mengambil haknya sebagai staf khusus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Itu kan ada hak-hak, secara administratif kita tetap mengalokasikan, dan bukan hanya untuk Pak Deddy saja, karena ada lima staf khusus kemarin yang diangkat,” kata Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas di Balai Media, Kementerian Pertahanan, pada Jumat, 14 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Frega mengaku belum mendengar rencana Deddy tidak mau mengambil gaji staf khusus. Dia menjelaskan, ada prosedur-prosedur tertentu juga yang perlu dilalui ketika memang ada pengembalian. “Itu bukan hanya melibatkan satu pihak ya. Karena sebagai komitmen Kementerian Pertahanan, kan kita juga melibatkan auditor dari luar, termasuk juga review dan sebagainya dalam proses audit,” katanya.
Melalui unggahan di akun Instagram @corbuzier, Kamis, 13 Februari 2025, Deddy menyebut tidak akan mengambil gajinya sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan. Ia mengklaim masih punya nilai jual tinggi.
"Saya tidak akan mengambil gaji atau materi apapun yang sifatnya untuk saya pribadi. Santai aja ya teman-teman. Net worth saya masih tinggi. Masa masalah efisiensi yang kena saya doang. But okay sure. I know why lah," katanya.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khususnya di bidang komunikasi sosial dan publik. Pengangkatan pemengaruh di media sosial itu dilakukan di kantor Kemenhan, Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025. Selain Deddy Corbuzier, Sjafrie juga melantik empat stafsus dan seorang asisten khusus lainnya.
Mereka adalah Lenis Kogoya sebagai Staf Khusus di Bidang Kedaulatan Negara, Kris Wijoyo Soepandji di Bidang Tata Negara, Mayor Jenderal (Purnawirawan) Sudrajat di Bidang Diplomasi Pertahanan, Indra Irawan di Bidang Ekonomi Pertahanan, dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus di Bidang Keamanan Siber.
Pengangkatan Deddy dan sejumlah stafsus itu menuai sorotan publik. Sebab pemerintahan Prabowo sebelumnya gembar-gembor soal penghematan anggaran. Ada juga yang menyoroti kapabilitas Deddy menduduki birokrasi pemerintahan itu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, secara umum, Muhammadiyah hanya berharap pemerintahan Prabowo ke depan dapat menerapkan sistem meritokrasi. Pemerintah seharusnya benar-benar memberikan penghargaan dan kepercayaan kepada mereka yang memiliki prestasi atau kemampuan.
"Kami sebenarnya berharap dan percaya pemerintahan (Prabowo) ini akan berjalan dengan sistem meritokrasi, melangkah dengan kebijakan-kebijakan yang objektif untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Haedar ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu 12 Februari 2025.
Menurut Frega Wenas, pengangkatan staf khusus dilakukan untuk mendukung kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pertahanan. Mantan Komandan Kodim Jakarta Utara ini juga mengatakan keputusan itu bukan berarti bertentangan dengan efisiensi anggaran. Sebab anggaran kementerian pertahanan juga terkena pangkas Rp 26 triliun atau 16,24 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Frega menegaskan pengangkatan Deddy dan staf khusus lainnya sudah sesuai prosedur di Kementerian Pertahanan sampai Presiden Prabowo Subianto. Proses pemilihan staf khusus itu juga melalui kementerian sekretariat negara karena diangkat melalui surat keputusan presiden. “Hanya memang momennya dibandingkan dengan yang lain agak belakangan,” kata dia.
Foto 
