Deklarasi Damai Pilkada Jabar Hanya Dihadiri 3 Kontestan, Bawaslu Dinilai Belum Optimal

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menggelar deklarasi damai pada Minggu, 6 Oktober 2024, dengan mengundang empat pasangan calon yang bersaing di Pilkada Jawa Barat 2024. Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam, menjelaskan bahwa deklarasi damai ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan hukum.

"Kita ingin memastikan komitmen para paslon ini agar menaati seluruh instrumen aturan yang berlaku, Undang-Undang 10/2016 tentang pemilihan umum, PKPU 13/2024 tentang kampanye, yang harapannya adalah pada proses kampanye yang singkat ini tidak banyak terjadi pelanggaran," ujar Zacky seperti dilansir dari Antara.

Meski delapan kontestan diundang, hanya tiga yang hadir dalam acara bertajuk "Kampanye Berintegritas Anti Money Politic, Politisasi SARA, Informasi Hoax dan Ujaran Kebencian," yang digelar di depan Kompleks Gedung Sate Bandung. Pasangan nomor urut 4, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, dan calon wakil gubernur nomor 2, Ronal Surapradja, adalah yang hadir.

Ketika diwawancarai seusai acara, Zacky menjelaskan bahwa ketidakhadiran beberapa calon adalah keputusan dari masing-masing pihak. "Pada intinya kan kita sudah mengundang seluruhnya. Ada pun hadir atau tidaknya kan itu diserahkan kepada masing-masing. Tapi kan semua representatif, karena semua menghadirkan setidak tidaknya tim kampanye," ujarnya.

Absennya beberapa kontestan di acara penting ini kemudian memicu pertanyaan dari berbagai pihak mengenai alasannya.

Tanggapan Pakar Komunikasi Politik

Menanggapi absennya sebagian pasangan calon dalam Deklarasi Damai Pilkada Jabar, Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie menilai bahwa komunikasi politik yang dijalankan oleh Bawaslu Jabar sebagai penyelenggara pemilu masih belum optimal.

Menurut pakar lulusan Universitas Padjadjaran ini, pilkada merupakan kontestasi politik yang by design (dirancang), bukan by accident (tiba-tiba). "Artinya, semua tahapan harus sudah direncanakan secara detail, termasuk tahapan proses pendaftaran, penetapan calon, sampai deklarasi damai hari ini dan seterusnya," jelas Lely.

Dengan perencanaan yang matang, lanjut Lely, Bawaslu Jabar seharusnya mampu memastikan bahwa semua tahapan diikuti oleh seluruh kontestan, dan setiap calon menyadari pentingnya setiap tahapan tersebut.

"Jika terjadi seperti ini, saya pikir kesalahan pertama ada pada penyelenggara, karena mereka yang menentukan model perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik dalam setiap proses. Harusnya, hal ini dilakukan tidak hanya berdasarkan regulasi, tapi juga dengan persuasi politik yang tepat untuk menyadarkan pentingnya menyukseskan acara ini bersama-sama. Tapi ini tidak demikian," ungkap Lely.

Lely juga menekankan bahwa deklarasi damai merupakan tonggak penting dalam penyelenggaraan pemilu, sebagai simbol bahwa pemilu ini harus mengutamakan kepentingan umum, bukan hanya sekadar memenangkan kontestasi, meskipun masih ada narasi yang tidak membangun perdamaian. 

"Jadi, perlu dilakukan evaluasi. Bawaslu harus memastikan kampanye nanti berlangsung dalam kondisi damai, meskipun beberapa kontestan tidak hadir hari ini. Pendekatan dan persuasi politik tetap perlu dilakukan, terutama untuk meyakinkan bahwa kampanye damai adalah kepentingan semua pihak yang terlibat," tuturnya.

Diketahui bahwa Pilkada Provinsi Jawa Barat 2024 diikuti oleh empat pasangan calon, yang berdasarkan nomor urut terdiri dari Acep Adang Ruchiat-Gitalis Dwi Natarina, Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie, dan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan.

Pasangan Acep-Gita (KDI) maju dengan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara Jeje-Ronal diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pasangan Syaikhu-Ilham mendapat dukungan dari koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Nasional Demokrat (NasDem).

Adapun Dedi-Erwan memperoleh dukungan terbanyak, yaitu dari Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), serta hampir semua partai nonparlemen seperti Partai Buruh, PBB, Gelora, dan Perindo.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | ANTARA

Pilihan Editor: Bawaslu Serang Raih Penghargaan Bawaslu Awards 2024