Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan lembaganya telah memiliki pengalaman dalam urusan efisiensi anggaran. Pengalaman tersebut adalah saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Saat itu, kata Tito, Kementerian Dalam Negeri telah banyak melakukan efisiensi anggaran, misalnya mengurangi kegiatan. Salah satunya mengalihkan rapat tatap muka menjadi rapat dalam jaringan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kemudian pegawai yang tadinya 100 persen masuk kantor sampai pernah dikurangi jadi 205 persen," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi bidang Pemerintahan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025.
Kendati mengurangi kegiatan rapat tatap muka dengan rapat virtual, Tito mengklaim kegiatan Kemendagri maupun Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) tetap dapat berjalan. Namun, Kemendagri akan tetap memprioritaskan program-program utama kementerian agar dapat berjalan meski dilakukan efisiensi anggaran pada tahun ini.
Nantinya, kata Tito, Kemendagri akan menyisir dan meninjau kembali program atau bidang mana yang dapat dilakukan efisiensi untuk menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada. "Kami belajar dari pengalaman (Covid-19) agar jangan sampai membuat program utama terhambat," ujarnya.
Adapun pagu anggaran Kemendagri pada 2025 adalah Rp 4,7 Triliun. Namun, Tito melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar 50 persen sehingga hasilnya menjadi sebesar Rp 2,03 triliun. Efisiensi tersebut dilakukan pada beberapa bidang, misal pada pengadaan alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis, serta lainnya.
Efisiensi anggaran yang dilakukan Kemendagri merupakan tindaklanjut dari diterbitkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025.
