Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Belum usai dengan polemik batalnya kenaikan cukai rokok, Indonesia kembali menjadi sorotan internasional dengan mengizinkan penyelenggaraan World Tobacco Asia (WTA) 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Acara pameran rokok internasional ini berlangsung di Surabaya pada 9-10 Oktober 2024, di tengah gelombang protes dari berbagai koalisi pemuda dan elemen masyarakat yang menilai pameran ini merupakan ancaman nyata dan berisiko besar terhadap kesehatan jutaan anak dan remaja di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) dan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia (ISMKMI) menilai penyelenggaraan acara ini sangat bertentangan dengan visi Surabaya yang telah dinobatkan sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Utama sebanyak enam kali dan resmi menjadi Kota Layak Anak Dunia pertama di Indonesia dengan akreditasi United Nations Children's Fund (UNICEF).
IYCTC dan ISMKMI menyatakan penolakan keras terhadap acara ini dan telah mengirim surat resmi terkait pembatalan WTA kepada PJ Gubernur Jawa Timur, PJ Walikota Surabaya, serta kementerian terkait.
“Dalam surat tersebut, kami menyoroti dampak destruktif yang dapat ditimbulkan dari acara yang mempromosikan industri rokok, terutama terhadap generasi muda yang menjadi target pasar utama produk tembakau, termasuk rokok elektronik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL),” ujar Ketua Umum ITCTC Manik Marganamahendra dalam keterangannya Kamis 10 Oktober 2024.
Menurut dia, mengizinkan WTA diadakan di Surabaya merupakan ironi besar. Surabaya yang sebelumnya telah mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) tingkat internasional dan nasional, tidak seharusnya menjadi tuan rumah bagi acara yang mempromosikan produk tembakau dan justru jelas berbahaya bagi anak-anak.
Pameran ini juga dinilai melanggar sejumlah regulasi penting, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang telah mengatur pelarangan promosi produk tembakau di ruang publik, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang dirancang untuk melindungi anak-anak dan remaja dari paparan rokok.
Selain itu, pelaksanaan WTA ini justru dinilai akan meningkatkan prevalensi perokok elektronik muda. Data di Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa prevalensi penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja Indonesia mencapai 2,8%. Sedangkan Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 juga menunjukkan bahwa prevalensi perokok elektronik melonjak hingga 3%, naik sepuluh kali lipat sejak 2011.
“Terselenggaranya WTA adalah pelanggaran terhadap indikator nomor 17 Kota Layak Anak yang melarang adanya iklan, promosi dan sponsorship rokok. Tak hanya itu, WTA justru akan membuka peluang perluasan market yang bisa mengancam anak-anak terlebih dengan hadirnya rokok elektronik dalam World Vape Asia yang diselenggarakan bersamaan dan hal ini mengancam Kota Surabaya bisa gagal mencapai Kota Layak Anak Paripurna.” tambah Manik.
Dari sisi ekonomi, dampak buruk rokok sangat signifikan. Project Officer IYCTC Daniel Beltsazar menjelaskan bahwa rokok telah menyebabkan 846.123 kematian berlebih dan mengakibatkan hilangnya 416 juta Quality Adjusted Life Years (QALYs).
Kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai Rp 153 triliun per tahun dalam Produk Domestik Bruto (PDB), terutama akibat penurunan produktivitas di kalangan usia kerja.
“Secara keseluruhan, Indonesia kehilangan hingga Rp 2.755 triliun karena dampak rokok, sebuah angka yang menghambat pencapaian visi Indonesia untuk membangun SDM Unggul dan menjadi kekuatan ekonomi global,” katanya.
Pameran WTA tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi, tetapi juga mengancam ribuan pekerjaan di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT). “Tren mekanisasi dalam industri rokok mempercepat pemutusan hubungan kerja di pabrik-pabrik SKT, meminggirkan buruh yang selama ini menggantungkan hidup pada industri ini,” jelas Daniel.
Hingga berita ini diunggah, Tempo masih berupaya meminta penjelasan dari Pemerintah Kota Surabaya.
Pilihan Editor: Depok Raih Penghargaan Kota Layak Anak, DKR Ungkit Banyak Siswa Miskin Belum Dapat Sekolah
Foto 
