Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Sorong - Puluhan warga Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, hanya bisa menyapa dari jauh Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang mengunjungi permukiman nelayan di Kota Sorong, Papua Barat Daya, pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka menantikan sejumlah paket logistik yang hendak dibagikan oleh orang nomor dua di Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terbatas pengamanan dan protokol kepresidenan, para warga yang mengisi sekitar 40 rumah di kampung nelayan ini, cuma melambaikan tangan dan menyampaikan salam kepada Ma’ruf saat hendak pulang. Mereka berada di seberang jalan tempat Ma’ruf membagikan secara simbolis bantuan kepada perwakilan masyarakat hingga melakukan wawancara cegat dengan media.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebanyak 40 rumah ini merupakan bentuk realisasi dari janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi membangun hunian bagi nelayan di Sorong. Pada tahun 2014, saat pertama kali Jokowi mengunjungi Sorong, kepala negara menargetkan bisa membangun 350 rumah nelayan.
Pemerintah Jokowi, melalui Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat, memproyeksikan Pembangunan Rumah Khusus Nelayan Kelurahan Malawei untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. 40 unit rumah berukuran 36 meter persegi yang sudah terbangun menghabiskan biaya Rp 7,2 miliar, dengan proses konstruksi pada 2020 - 2021.
Pantauan di lokasi, rumah dengan tipologi rumah kayu dan pondasi beton ini tampak rapi di jajaran depan permukiman yang ditinjau Ma’ruf. Namun beberapa baris ke belakang kawasan tinggal di Malawei ini tampak hanya dilapisi seng. Tak sedikit terlihat banyak hunian yang tambal sulam.
Salah satu tetua kampung dan juga ketua RW setempat, Yohanna, sempat menyampaikan persoalan yang dihadapi warga kepada Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada November 2023. Kepada Kaesang yang mengunjungi Sorong, Yohanna mengatakan warga mendapatkan kemudahan mengurus surat izin lingkungan (AMDAL) untuk membangun 310 rumah di Kampung Nelayan Malawei.
Warga khawatir tanpa izin AMDAL rumah-rumah mereka dapat tergusur, sementara biaya untuk mengurus itu mencapai Rp 800 juta. “Semoga saat beliau tidak lagi menjabat sebagai presiden sudah bisa selesai,” kata Kaesang, merespons keluhan warga, dikutip Antara.
Dalam keterangan di Sorong, Wapres Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah akan meneruskan sisa 310 rumah di Kelurahan Malawei pada 2024. Pemerintah juga akan mengurus izin AMDAL.
“Kita harapkan nantinya oleh pemerintah yang baru juga akan ada kelanjutannya,” kata Ma’ruf.
DANIEL A. FAJRI
Foto 
