Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menanggapi penilaian publik yang menyebutkan pertanyaan kepada calon presiden tidak menukik ke inti masalah dalam setiap tema debat. "KPU tidak punya kewenangan atau pretensi menilai kualitas jawaban, ketepatan jawaban, kecepatan respons capres maupun cawapres terhadap pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis atau diajukan capres, cawapres," kata Hasyim di gedung Media Center KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Desember 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun pertanyaan yang tidak mendalam itu dinilai menghasilkan jawaban tidak memuaskan bagi publik. Tentang itu, Hasyim mengatakan penilaian sepenuhnya diserahkan kepada pemilih. "Misalnya pertanyaan seperti ini, responsnya seperti ini, tepat atau tidak, yang punya hak menilai apakah tepat atau tidak, pemilih. Yang menyaksikan jawaban tersebut," tutur dia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan, jika jawaban tersebut berpengaruh kepada pilihan para pemilih, itu di luar kapasitas KPU untuk berpendapat atau menentukan tanggapan soal tersebut. Dalam konferensi pers tersebut, Hasyim menjelaskan bahwa undangan kepada pendukung capres-cawapres itu berjumlah 75 orang dari setiap pasangan calon. Artinya jumlah itu masih sama dengan debat capres yang dilaksanakan di kantor KPU pada Selasa malam, 12 Desember lalu.
"Soal penataan tempat duduknya, kita atur di lokasi sesuai keperluan penayangan media televisi yang akan menayangkan debat tersebut," ujar Hasyim.
Hasyim mengatakan ada juga evaluasi terhadap adegan Gibran Rakabuming Raka, pasangan Prabowo Subianto, di debat pertama. Saat itu Gibran tampak berdiri dan bersorak. Dia juga terlihat "mengundang" para pendukung Prabowo-Gibran untuk bersorak.
Provokasi itu berlangsung saat Prabowo ditanya perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia capres-cawapres 40 tahun. "Jadi tentang hal-hal seperti kami sepakati, supaya ketentuan yang disepakati bersama itu tidak dilakukan lagi, dan kemudian ditepati," kata dia.
Sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, sempat merespons fungsi panelis yang hanya bertugas menyusun pertanyaan. Seharusnya para panelis diberikan kesempatan untuk melempar pertanyaan lanjutan untuk mencari jawaban detail dari pasangan calon.
Namun, kata dia, hal itu tidak mungkin terjadi jika para penyusun pertanyaan tidak dibolehkan bertanya. Sehingga apa yang mau diketahui masyarakat bisa terjawab dengan baik. "Tapi ini enggak, pertanyaan itu hanya dibaca oleh moderator terkenal, dan seperti time keeper aja. Nah, itu yang menurut saya enggak menarik," ucap Bivitri, saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada Ahad, 10 Desember lalu.
Foto 
