Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII di Depok, Jawa Barat bisa segera dimulai dan diselesaikan. Sebab, menurut ia, pembangunan itu penting sifatnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Walaupun sudah banyak universitas Islam di Indonesia, universitas internasional ini dibentuk tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat internasional, terutama umat Islam internasional," ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Kamis, 18 Januari 2018
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jokowi pun mengingatkan, sudah lebih dari setahun berlalu sejak ia menandatangani Peraturan Presiden soal pembangunan UIII yang nilainya Rp 400 miliar. Oleh karenanya, ia tidak mau pembangunan itu molor.
Adapun setelah UIII selesai dibangun, Jokowi mengatakan kampus itu akan menonjolkan pengajaran terhadap peradaban dan Ilmu Islam yang berkembang di Indonesia. Sebab, hal itu dianggap baik oleh negara-negara tetangga.
"Dalam pertemuan Organisasi Kerjasama Islam beberapa waktu lalu, beberapa pemimpin Timur Tengah menyarankan agar pemuda-pemuda mereka yang ke Indonesia belajar soal Islam sementara pemuda Indonesia yang ke universitas di Timur Tengah belajar perminyakan," ujar Presiden Jokowi.
Sebelumnya pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia yang berada di area bekas kawasan menara RRI, Cimanggis, dikhawatirkan akan merusak peninggalan bersejarah Rumah Cimanggis.
Sebabnya ada pernyataan yang menyebut Rumah Cimanggis akan dirobohkan demi pembangunan UIII. Berbagai komunitas di Kota Depok pun menuntut Presiden Jokowi lewat sebuah petisi untuk mempertahankan situs Rumah Cimanggis.
Sekelompok warga Depok pun menggelar acara di Rumah Cimanggis untuk menuntut pemerintah merestorasi kawasan itu dan menjadikannya museum kota.
Rumah Cimanggis adalah bangunan bekas peninggalan Gubernur Jenderal VOC Petrus Albertus van der Parra.