Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana mengklaim hingga kini sudah terdapat 638 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia. Dia mengatakan jumlah ini terus bertambah sejak peresmian program itu pada 6 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Sudah menjangkau lebih dari 150 ribu penerima manfaat," ucap Dadan Hindayana dalam sambutannya di Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan mengatakan angka itu bertambah dari sebelumnya, 245 SPPG. Jumlah itu adalah saat uji coba yang sudah berlangsung 13 bulan. "Hari ini bertambah 393," kata dia.
Sementara itu, BGN menargetkan membentuk 5.000 SPPG di 2025. Jumlah ini untuk melayani 15-17,5 juta penerima manfaat makan bergizi gratis.
Menurut Dadan, pertambahan SPPG ini untuk mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, kata Dadan, menginginkan adanya percepatan untuk makan bergizi gratis.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 200,2 miliar. Dadan mengatakan pemangkasan tersebut tidak mempengaruhi jalannya program makan bergizi gratis.
Dadan mengatakan pemangkasan anggaran itu hanya berkaitan dengan pengadaan lahan. Dia berujar lembaganya telah mempersiapkan skema untuk pengadaan lahan SPPG yang nantinya akan diatasi dengan skema pinjam-pakai.
“Pinjam-pakai dari lahan pemerintah daerah, kementerian, TNI, Polri, BUMN, dan lembaga lain,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis, 13 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Dia menuturkan lahan untuk SPPG sangat penting karena menyangkut tiga aktivitas penting untuk MBG, yakni memasak, tempat pertemuan produsen dan apoteker, serta konsultasi gizi. Dia juga menyebutkan penambahan anggaran MBG akan dipercepat pada 2025, karena target dari Presiden Prabowo Subianto juga meningkat.
“Ketika penambahan program dan cakupan yang awalnya hanya 15 sampai 17,5 juta di tahun 2025, dan diminta untuk mencakup 82,9 juta, itu otomatis ada penambahan, karena ketika program ini harus dipercepat di akhir 2025 akan otomatis, sebab suksesnya program itu ada tiga; satu, anggaran; dua, sumber daya manusia; tiga, infrastruktur," tutur dia.
Dian Rahma Fika berkontribusi dalam pembuatan artikel ini.
