Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin menganggap rencana Presiden Prabowo Subianto menggelar retreat bagi kepala daerah terpilih itu penting agar mereka memiliki visi yang sejalan dengan pemerintah pusat. Menurut Sultan, anggaran tidak menjadi persoalan untuk menjalankan rencana penting tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Memang mengadakan retreat kepala daerah itu harus memakan anggaran yang tinggi? Tidak juga," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 14 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Sultan, saat ini kepala daerah perlu menjalankan program yang seirama dengan pemerintah pusat. Ia berpendapat pekerjaan kepala daerah tidak akan maksimal jika berjalan sendiri-sendiri.
Selain itu, menurut Sultan, retreat kepala daerah bisa memupuk semangat nasionalisme bagi para pemimpin di daerah. Semangat nasionalisme ini, kata dia, menjadi hal yang bisa mendongkrak kinerja kepala daerah.
"Sudah saatnya kita membangun Indonesia, membangun daerah secara maksimal dengan model kepemimpinan yang tidak lagi sendiri-sendiri," kata Sultan.
Sebelumnya, rencana retreat kepala daerah disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan atau retreat. Yusril menuturkan pembekalan itu akan menyerupai retreat kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, 24-27 Oktober 2024.
“Seluruh kepala daerah akan dikumpulkan supaya kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.
Yusril menyebutkan perlu ada sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah juga melaksanakan program-program pemerintah pusat. Jadwal retreat itu bergantung pada jadwal pelantikan kepala daerah terpilih. Pemerintah sedang membahas jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sapto Yunus berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Foto 
