Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Aksi unjuk rasa menuntut mundurnya Muhammad Mardiono dari jabatan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, kembali dilakukan kelompok sayap partai berlambang Ka'bah itu pada Jumat 14 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dua kelompok yang menamai diri sebagai Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Gerakan Pemuda Ka'bah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, Jakarta Pusat. Setelah pada Mei lalu juga melakukan unjuk rasa serupa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepada Tempo, Mardiono mengatakan tak ingin menanggapi tuntutan tersebut. Sebab, dalam PPP terdapat konstitusi yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran. Dia menyarankan agar pendapat disampaikan dalam forum resmi partai.
Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP itu mencurigai adanya gerakan yang diorganisir untuk memintanya mundur. Sebab, dalam waktu yang salam pada Jumat lalu, terdapat pula kelompok yang meminta agar Mardiono terus menjabat hingga dilaksanakan Muktamar partai.
"Curiga ada yang menggerakan ini tentu ada. Sah-sah aja, karena PPP ini kan milik rakyat, bukan milik pribadi," kata Mardiono, Ahad, 16 Juni 2024.
Mardiono melanjutkan, apabila dirinya dianggap gagal dan harus mundur sebagai Plt Ketua Umum PPP, pendapat dapat disampaikan kader melalui rapat pimpinan nasional datau musyawarah kerja nasional.
Nantinya, segala pendapat tersebut akan dibahas dan diambil keputusannya secara kolektif kolegial, sebagaimana PPP menjunjung azas demokratis.
"Jadi untuk apa mundur kalau ini pendapat di luar konstitusi PPP," ujar dia.
Sebagai seorang pemimpin, kata dia, tentu hak akan berbicara dan berpendapat selalu dihormati. Namun, tidak semua pendapat tersebut mesti diakomodir.
"Jangan hanya karena ada demonstrasi di luar forum resmi langsung diambil keputusan. Silakan sampaikan di rapimnas atau mukernas," ujar Mardiono.
Adapun dalam unjuk rasa Jumat lalu, Wakil Ketua Pimpinan Pusat GPK, Adrian Azhari Akbar Harahap, menyinggung langkah PPP yang dalam pemilihan presiden lalu memilih untuk berkoalisi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden.
Padahal, kata dia, di kalangan akar rumput. Dukungan justru digelorakan kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh Koalisi Perubahan.
"Beliau salah pilih koalisi dan gagal di pemilihan legislatif. Sehingga kami mendesak agar beliau mundur," ujar Adrian.
Kegagalan PPP yang dimaksud Adrian, ialah saat PPP berpotensi terdepak dari Senayan untuk pertama kalinya dalam sejarah.
Merujuk hasil rekapitulasi suara pemilu 2024, PPP berpotensi besar terhempas dari Senayan setelah torehan suaranya tak memenuhi ambang batas parlemen 4 persen.
Rekapitulasi suara KPU dari 38 Provinsi dan 128 wilayah luar negeri, menyatakan torehan suara PPP adalah 3,87 persen atau 5.897.777 suara.
ANDI ADAM FATURAHMAN
Pilihan Editor: Mardiono Mengaku Belum Berambisi Maju Jadi Ketua Umum PPP di Muktamar Tahun Depan
Foto 
