Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenkopolkam akan membentuk dua desk tambahan dalam upaya mendukung program prioritas Prabowo-Gibran. Kedua desk tersebut direncanakan bakal melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal ini diungkapkan oleh Menkopolkam Budi Gunawan usai menerima kunjungan dari pimpinan lembaga antirasuah pada Kamis, 16 Januari 2025. "Ke depan ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk, di antaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan, yang kemungkinan KPK akan bergabung," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun belum ada penjelasan lebih lanjut perihal kedua calon desk baru itu. Budi berujar pembentukan desk-desk ini untuk memperkuat institusi serta memberikan stabilitas di bidang politik maupun keamanan.
Adapun pemerintah pada November 2024 lalu telah membentuk tujuh desk, seperti Desk Pilkada, Desk Pencegahan dan Penyelundupan, Desk Pemberantasan Narkoba, Desk Penanganan Judi Online, Desk Pengembalian Devisa Negara, Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, serta Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data.
Dua dari tujuh desk itu telah melibatkan peran KPK, yakni pada Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, serta Desk Pengembalian Devisa Negara.
Dalam pertemuan itu, Budi juga mengapresiasi kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Selain itu, pertemuan antara pimpinan Kemenkopolkam dan KPK ini turut membahas sejumlah langkah strategis dalam upaya penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kesepakatan pelaksanaan aspek transparansi pengawasan.
"Kami juga akan mendukung tentang konektifitas KPK terhadap beberapa kementerian dan pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi serta digitalisasi," ucapnya.
Menurut eks Kepala Badan Intelijen Negara, sejumlah langkah strategis itu dilakukan untuk meningkatkan pencegahan kebocoran anggaran milik negara. Dia mengatakan bahwa dengan kerja sama yang intens antarlembaga pemerintah dalam hal pencegahan kebocoran ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor.
