Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan masalah intoleransi masih menjadi salah satu penghambat upaya pembangunan nasional dan ketahanan nasional. Menurut dia, masih ada kelemahan pembangunan nasional menuju tercapainya 'national interest' Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Yang paling mengemuka saat ini yaitu pembangunan manusia yang terhambat karena masalah intoleransi," kata Connie dalam dialog Selasa bertema "Hubungan Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional" di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa malam, 30 Oktober 2019.
Dialog Selasa yang digelar DPP Partai Nasdem merupakan rangkaian diskusi menjelang perhelatan kongres kedua Partai Nasdem pada 8-11 November 2019.
Salah satu faktor menguatnya intoleransi adalah adanya pemahaman yang salah mengenai religiusitas yang terus masuk mencampuri pemerintahan. Konsep religiusitas membawa kepentingan nasional Indonesia justru kembali ke masa lalu dan bukan ke masa depan. “Salah satu cirinya adalah adanya penolakan yang demikian besar terhadap pemimpin non-Muslim."
Menurut Connie, saat ini Indonesia tidak akan mengalami perang seperti invasi pasukan langsung yang masuk ke dalam wilayah NKRI. Namun, perang yang akan dihadapi Indonesia adalah perang di media sosial. "Perang kita ada di tangan kita, di media sosial. Ruang virtual internet sudah menjadi media perang," ujar Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di dunia, kata Connie, ada empat miliar pengguna internet. Dengan internet, orang dipaksa berpikir, melihat dan mendengar. Ada perang informasi, ditransmisikan oleh semua media komunikasi. “Kita berada di tengah situasi seperti saat ini.”
Connie mengingatkan, hingga kini masih ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terus menebar berita bohong (hoaks). "Masih ada 800.000 hoaks site merajalela. Hoaks merajalela dengan ratusan ribu situs itu." Kondisi ini, kata dia, jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.