Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung menyatakan pemerintahnya akan menggandeng dan memberi pekerjaan bagi organisasi kemasyarakatan atau ormas. Dia mengatakan bahwa ormas bakal menjadi salah satu mitra pemerintahnya lima tahun ke depan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ormas akan juga jadi mitra kami," katanya saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Ahad, 12 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia, ormas sepatutnya diberikan ruang dan dipekerjakan oleh pemerintah daerah. Namun, dia mewanti-wanti kepada seluruh ormas untuk tidak melakukan pungutan liar atau pungli kepada masyarakat Jakarta.
Imbauan itu merespons kejadian yang menimpa seorang konten kreator di Jakarta. Korban diminta untuk mendapatkan izin bila mau membuat konten di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Peristiwa ini menjadi perbincangan di media sosial.
Pramono mengatakan bahwa pemerintahnya akan memberantas pungli di lapangan. Dia berujar bahwa Jakarta sebagai kota global semestinya terbebas dari pungli.
"Kalau nanti saya dilantik, salah satu hal yang akan saya tangani adalah pungli. Enggak boleh terjadi," kata Pramono.
Janji Libatkan Ormas
Pramono Anung pernah berjanji saat masa kampanye untuk menjadikan ormas sebagai mitra pemerintahannya. Salah satu ormas yang dijanjikan oleh Pramono ialah Forum Betawi Rempug atau FBR.
Dia menilai FBR mengetahui seluk-beluk persoalan masyarakat Betawi di akar rumput, khususnya dalam bidang pemajuan kebudayaan Betawi.
"Kalau ada kebijakan yang menyangkut tentang memajukan kebudayaan Betawi, bahkan bukan hanya urusan kebudayaan, tetapi juga urusan lain, kami akan meminta masukan, saran dan pendapat FBR," kata Pramono saat berkampanye di kawasan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Ahad, 13 Oktober 2024.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menilai FBR mengetahui persoalan di tengah masyarakat Betawi. Menurut Pramono, masukan tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang berpihak untuk semua kalangan.
"Kalau Betawi ini mau maju, maka yang harus kami lakukan adalah menyelesaikan persoalan-persoalan dari bawah, yang paling merasakan tentu adalah masyarakat, terutama masyarakat Betawi," katanya.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
