Ribuan Pendaftar PPDB Jabar Ditolak, DIsdik: Ada Ketidaksesuaian Dokumen Hingga Bukti Prestasi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkap ada sebanyak 4.791 pendaftar Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023 tingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa di wilayahnya yang telah ditolak. Para pendaftar PPDB Jabar itu diantaranya dinilai telah melakukan kecurangan dalam proses pendaftaran.

"Jadi ada 4.791 yang mendaftar dengan cara-cara ilegal seperti KK, domisili, yang disiasati, sudah kita batalkan," kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin, 17 Juli 2023.

Menurut Ridwan Kamil, penolakan itu merupakan tindaklanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas laporan yang disampaikan kepada pemerintah provinsi mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pendaftaran PPDB 2023. "Ini terstruktur, ada tim pengaduan, dan kita sudah membatalkan," ujarnya.

Ridwan Kamil mengatakan pembatalan pendaftaran peserta PPDB yang dinilai melakukan kecurangan dilakukan guna membuat jera calon peserta didik maupun orang tua calon peserta didik. Ia menyebut masuk sekolah pilihan tidak boleh menggunakan cara yang ilegal. yang mencoba menggunakan cara ilegal untuk masuk ke sekolah pilihan.

Menurut Ridwan Kamil, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan PPDB untuk memperbaiki sistem penerimaan siswa baru pada tahun berikutnya. "Kita evaluasi, banyak komplain juga sana-sini. Nanti, bersama pemerintah pusat, Pemprov Jabar akan melakukan evaluasi," ujarnya.

Nasib yang ditolak

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya mengatakan penolakan pendaftar PPDB antara lain dilakukan karena masalah data dalam dokumen kependudukan, nilai rapor maupun bukti prestasi. "Itu bisa jadi karena nilai rapor, bisa juga karena program penanganan kemiskinan, kemudian dokumen prestasi tidak sesuai," kata dia.