Satgas berseragam santri

BELUM puas dengan penataran antiGolput, yang diselenggarakan di Cibangban akhir bulan lalu, warga NU Garut, Ja-Bar, kini tengah bersiap membentuk satuan tugas Anti-Golput. Tak jelas mengapa Giput menjadi musuh utama NU, dan tak jelas pula berapa banyak golongan ini di wilayah Garut, tapi menurut Ubad Badruzaman, 42, pengurus NU Garut, yang mencetuskan satgas itu bersama K.H. Sulaeman Afif, Ketua Tanfidziah NU Garut, satgas ini akan diresmikan akhir Desember mendatang. Kesatuan para mubalig ini, kata anggota DPRD Tingkat II itu, "Bobotnya sebetulnya pengamanan terhadap kemenangan Golkar." Penjabaran tujuan satgas ini, masih kata Ubad, yakni menyamakan standar ilmu para mubalig muda dan ulama NU Garut, mengangkat citra mubalig NU sebagai "kelompok pembaru yang mempunyai penampilan yang meyakinkan". Selain itu, juga menyamakan suara mubalig dan ulama NU dalam bertablig dengan sasaran sama, yaitu menggairahkan pengamalan Ahlus Sunnah Waljamaah yang berperan aktif dalam pembangunan. "Inklusif menjadi pelopor suksesnya Pemilu 1987," tambah Ubad. Namun, sebelum mencapai peresmian satgas itu, akan diadakan penataran yang serupa di Cibangban. Bedanya, kali ini dilakukan d tingkat kecamatan, yang mencakup 28 kecamatan di Kabupaten Garut. Pesertanya, diperkirakan Ubad, mencapai 80 mubalig NU berusia antara 18 dan 40 tahun di setiap kecamatan. Sehingga, Satgas anti-Golput model NU Garut ini akan beranggotakan, minimal, 2.240 mubalig. Rencana selanjutnya, satgas ini nantinya akan mengenakan seragam. Prianya memakai safari warna biru tua berlengan panjang, lengkap dengan sarung, serban, dan pecinya. Sedangkan golongan hawanya memakai busana muslimah dengan jilbab putih. Dan agar kualitas satgas ini terjamin, menurut Ubad, mereka akan selalu mendapat pengarahan dari pejabat-pejabat di Pemda Garut maupun Jawa Barat. Bahkan anggaran pembentukannya pun telah ditetapkan Rp 800.000 tiap kecamatan, tidak termasuk biaya pembuatan seragam Rp 15.000 per orang. Dari mana dananya? "Dari infak warga NU dan bantuan Pemda Kabupaten Garut," jawab Ubad tegas. Cukup lengkap kiranya kegiatan pengurus NU Garut menyongsong Pemilu 1987. Setelah membuat kebulatan tekad, disusul penataran anti-Golput, dan dilanjutkan pembentukan Satgas anti-Golput yang belum diresmikan. Kegiatan terakhir itu, ternyata, sempat membuat Ketua DPD Golkar di Garut, Suwarna, 60, terperanjat. Soalnya, ia tak merasa pernah dihubungi kendati satgas itu boleh jadi ikut memenangkan Golkar pada pemilu nanti. "Jangan overacting-lah," katanya, "Golput di Garut ini tidak ada jadi, satgas itu percuma saja." Menurut DPD PDI Kabupaten Garut, Damas M. Sobandi, 48, pembentukan satgas seperti itu justru bertentangan dengan keputusan muktamar Situbondo yang tegas menyatakan: NU tak berpolitik. Dengan membuat pasukan itu, tuturnya, "Ini jelas-jelas kepentingan perorangan." Damas amat heran bila satgas itu mendapat bantuan Pemda Garut. Sebab, APBD Garut terbatas, sehingga bantuan rutin untuk PPP, Golkar, dan PDI, masing-masing hanya Rp 500.000 setahun. K.A. Ujer dari Pesantren Nurul Huda, Garut, tak percaya warga NU memberi infak. "Kalau jadi dibentuk, saya akan protes kepemimpinan wilayah," ujarnya tampak berang. Ketua DPD PPP Kabupaten Garut, R. Endo Tranggana, tak kurang sinisnya mengatakan, "Ulah yang macam-macam itu hakikatnya mencari kedudukan." Padahal tanpa NU, karena sudah keluar dari tubuh PPP, tambahnya, praktis sebetulnya Golkar sudah menang. Sementara itu, wakil ketua syuriah NU di sana, K.H. Sofyan Munawar 69, merasa belum dihubungi pihak Tanfidziah NU pimpinan K.H. Sulaeman Afif, yang bersama Ubad Badruzaman merancang rencana besar itu. Mengadakan rapat saja belum. "Tak mungkin akan dilaksanakan kalau tak ada keputusan bersama," katanya.