Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Indra Iskandar mengakui pihaknya kerap menerima berbagai keluhan dari anggota dewan yang menempati rumah jabatan anggota di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan. Dia mengatakan, bahwa keluhan perihal kelayakan rumah dinas itu berkaitan dengan kebocoran atap rumah, banjir, adanya tikus, hingga rayap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keluhan para anggota DPR itu disampaikan melalui aplikasi buatan Sekretariat Jenderal DPR bernama PERJAKA. Akronim dari Pelayan Rumah Jabatan Anggota Kalibata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Nah, dalam PERJAKA itu, setiap hari ada yang disampaikan oleh anggota itu sekitar 15 sampai 20 keluhan," katanya ketika meninjau salah satu rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan pada Senin, 7 Oktober 2024.
Dia menyebut kondisi rumah dinas itu sudah tidak layak huni. Hal tersebut, ujarnya, membuat konsentrasi para anggota DPR yang menempati rumah dinas itu terganggu.
Akibat kondisi hunian yang disebut tak layak itu, Sekretariat Jenderal DPR melalui kesepakatan pimpinan fraksi di Senayan memutuskan mengganti fasilitas rumah dinas itu menjadi pemberian tunjangan perumahan. Indra mengatakan besaran tunjangan perumahan itu masih dikaji.
Pilihan memberi tunjangan perumahan, kata Indra, terbilang lebih fleksibel dibanding harus melakukan revitalisasi rumah jabatan anggota DPR tersebut. "(Biayanya) enggak sedikit, ya. Kalau kami mau serius memang seluruh atap dan strukturnya harus diperbaiki. Baru ideal," ujar Indra.
Adapun rumah dinas yang terletak di kompleks Kalibata, Jakarta Selatan ini bakal dikembalikan ke Kementerian Keuangan selaku pengelola aset negara. Setidaknya ada sekitar 580 rumah dinas yang terbagi dari dua titik, yakni Blok A-E dan Blok F.
Indra mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan barang milik negara di lingkungan rumah jabatan anggota tersebut. Penyiapan dokumen ini perlu dilakukan agar rumah dinas itu bisa diserahkan kembali ke negara.
“Kami sedang pendataan aset-asetnya, butuh waktu karena menunggu setelah semua anggota (DPR periode 2019-2024) keluar,” katanya.
Setelah pendataan aset rumah dinas selesai, ucap Indra, pihaknya akan langsung mengembalikan barang milik negara itu ke Kementerian Keuangan. Namun dia tak mengatakan secara detail kapan rumah dinas DPR itu akan diserahkan kembali ke pengelola barang.
Foto 
