Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto menyebut Tim Bantuan Hukum yang dibentuk oleh kementeriannya, telah diisi puluhan anggota. Para anggota itu terdiri dari ahli hukum dan anggota kepolisian.
Baca: Bentuk Tim Bantuan Hukum, Wiranto Ajak Mahfud MD Sampai Muladi
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari daftar yang diterima Tempo, ada 24 nama yang telah ditetapkan menjadi anggota. Wiranto mengatakan tim ini dibentuk untuk menelaah tiap tindakan, baik ucapan maupun perbuatan, yang berpotensi melanggar hukum.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Makanya sekarang kita mengajak pakar-pakar yang juga dari masyarakat. Representasi masyarakat kita ajak bersama-sama," kata Wiranto, saat ditemui usai rapat Tim Bantuan Hukum, di kantornya, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Mei 2019.
Analisis dan hasil telaah dari tim ini, kata Wiranto, akan menjadi tambahan dasar bagi kepolisian dalam mengusut kasus terkait. Hal ini dilakukan agar masyarakat masyarakat terlibat sekaligus menghilangkan tudingan bahwa kepolisian berpihak dalam menegakkan hukum.
"Jadi, dari rakyat masalahnya, bersama rakyat kita selesaikan, dengan aksi kepolisian untuk rakyat. Sebab dengan negara ini aman, tentram, damai, rakyat juga yang menikmati," kata Wiranto.
Baca: Diajak Gabung Tim Bantuan Hukum, Mahfud MD Belum Ambil Keputusan
Berikut nama-nama anggota Tim Bantuan Hukum yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM.
1. Muladi, Praktisi Hukum
2. Romli Atmasasmita, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
3. Muhammad Mahfud MD, Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Universitas Krisnadwipayana
5. I Gede Panca Astawa, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
6. Faisal Santiago, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Borobudur
7. Ade Saptomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila
8. Bintan R. Saragih, Ahli Ilmu Negara UI dan UPH
9. Farida Patittinggi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
10. Harsanto Nursadi, Ahli Administrasi Negara/ Hukum Tata Negara
11. Teuku Saiful Bahri, Lektor Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
12. Teguh Samudera, Praktisi Hukum
13. Dhoni Martim, Praktisi/Akademisi
14. Kepala Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
15. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam
16. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam
17. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri
18. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo
19. Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI
20. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri
21. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
22. Indra Fahrizal, Staf Khusus Menko Polhukam Bidang Ekonomi dan Moneter
23. Asistensi Deputi Koordinasi Penegakan Hukum Kemenko Polhukam
24. Adi Warman, Sekretaris Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam
