Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan jumlah anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD sebesar Rp 91,34 triliun. Menurut dia, jumlah ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah. Mengingat, dua tahun sebelumnya hanya Rp85,1 triliun pada 2024 dan Rp83,7 triliun pada 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Anggaran DKI Jakarta akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah, yaitu Rp 91,34 triliun," kata Teguh melalui keterangan resmi, Kamis, 2 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Teguh menilai, besaran APBD itu menjadi berkah bagi Jakarta sehingga perlu diwujudkan program yang nyata, konkret, bagus, berdampak, serta menyejahterakan masyarakat.
Oleh karena itu, dia meminta kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah, Wali Kota, dan Bupati agar mencermati belanja anggaran di wilayahnya masing-masing. Tujuannya, agar anggaran tersebut tepat sasaran, program strategis tidak tertinggal, dan langsung berdampak kepada masyarakat.
"Kita juga mendukung program Pemerintah Pusat, sekaligus menyukseskan lima abad Jakarta," kata dia.
Lebih lanjut, Teguh juga mengimbau agar para Aparatur Sipil Negara atau ASN dapat menyiapkan program kegiatan tahun ini dengan lebih baik lagi. Dia meminta para ASN untuk terus menyukseskan kinerja Pemprov Jakarta di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan Apalagi, Jakarta akan menjadi kota global, sehingga memerlukan sinergi lintas sektor untuk mempersiapkan transformasi ini dengan baik.
“Saya berharap, tidak hanya dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah, tapi juga kinerja konkretnya dan berdampak. Jangan lupa siapkan segala aspek yang menyangkut dengan masalah pertanggungjawaban,” kata dia.
Dalam agenda pengarahan awal tahun seluruh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu, Teguh juga menyoroti cuaca ekstrem yang diprediksi terus berlanjut selama beberapa waktu ke depan. Dia mengimbau para ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait mitigasi dan penanggulangan bencana. Caranya, dengan menyiapkan infrastruktur banjir secara optimal dan operasi modifikasi cuaca (OMC).
“Jadi, kalau ada prakiraan waktu tertentu berpotensi hujan lebat dan banjir, serta nantinya berdampak secara perekonomian,” ujar Teguh.
Foto 
