Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

LP3ES Sebut Ide Penundaan Pemilu 2024 Kemasan Lain Presiden 3 Periode

"Wacana ini (penundaan Pemilu 2024) kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan," kata Wijayanto.

1 Maret 2022 | 18.04 WIB

Warga menunjukkan jarinya usai melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019. Pemilu dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih luar daerah hanya menggunakan EKTP tidak disertakan formulir A5 saat melakukan pencoblosan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Perbesar
Warga menunjukkan jarinya usai melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 April 2019. Pemilu dilakukan kembali karena pada pemungutan suara 17 April lalu terdapat pemilih luar daerah hanya menggunakan EKTP tidak disertakan formulir A5 saat melakukan pencoblosan. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto, mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 mirip dengan ide presiden tiga periode.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100

“Wacana ini kemasan lain dari upaya presiden tiga periode itu, intinya memperpanjang masa jabatan. Wacananya sudah ada sejak 13 Okotober 2019, ketika itu Surya Paloh bertemu dengan Prabowo,” ujar dia dalam diskusi virtual bertajuk ‘Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi’ pada Selasa, 1 Maret 2022.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Menurut dia, keduanya saat itu menyepakati adanya amandemen UUD 1945, yang salah satunya adalah memunculkan wacana presiden tiga periode. Kemudian, muncul kembali pada Juni 2021, berlanjut pada September pada tahun yang sama, dan yang terbaru awal tahun ini.

Namun, kata Wijayanto, dulu yang mewacanakan ide ini hanya beberapa orang, termasuk ormas, dan lembaga survei. Namun sekarang, Wijayanto mengatakan wacana ini diperluas oleh para petinggi partai di lingkaran kekuasaan. Seperti Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto; Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Wijayanto menuturkan yang menarik adalah Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf juga ikut menyampaikan bahwa penundaan pemilu masuk akal. “Jadi sepertinya cukup luas, dan mereka adalah orang-orang yang punya konstituen, apa lagi partai yang jelas tidak hanya punya konstituen pemilih tapi juga punya kursi di parlemen,” katanya.

Menurut Wijayanto, wacana penundaan ini menarik untuk dicermati. Sebab, dalam studi yang dilakukannya, ada empat indikator perilaku otoriter. Salah satunya adalah penolakan atau komitmen lemah atas aturan main demokrasi.

“Ini menjadi salah satu alat analisis kita untuk menilai demokrasi di Indonesia selain indikator lain seperti menyangkal legitimasi lawan politik, toleransi atau anjuran kekerasan, dan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media,” katanya.

Syailendra Persada

Syailendra Persada

Lelaki asal Tegal ini menjadi wartawan Tempo sejak 2011 setelah lulus dari Jurusan Sastra Inggris Universitas Diponegoro. Sebelum menjadi pengelola kanal Nasional di Tempo.co, ia berkecimpung di Desk Hukum majalah Tempo. Memimpin sejumlah proyek liputan interaktif di Tempo.co, salah satunya "Kisah di Balik Terali Besi” yang menceritakan penyiksaan tahanan oleh aparat. Liputan ini hasil kolaborasi dengan International Center for Journalists.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x100
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus