Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan belum ada surat pengunduran diri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Mahfud, pendamping calon presiden Ganjar Pranowo, kencang diisukan mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi di tengah panas persaingan pemilu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Sampai saat ini, kami belum menerima surat pengunduran diri Prof Mahfud Md sebagai Menkopolhukam,” kata Pratikno dalam pesan singkat pada Jumat, 26 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mahfud mengatakan pada waktunya akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Di Pilpres 2024, Mahfud maju mendampingi politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikabarkan pecah kongsi dengan Jokowi.
Ganjar merekomendasikan Mahfud mundur. Sementara Mahfud mengaku telah bersepakat dengan Ganjar ketika memutuskan maju bersama mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.
"Bahwa pada saatnya yang tepat pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," Kata Mahfud di Semarang pada Selasa malam, 23 Januari 2024.
Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Pranowo-Mahfud, Andi Widjajanto, memastikan Mahfud akan mundur. ada dua hal strategis di Kemenko Polhukam yang perlu diselesaikan Mahfud.
"Nanti diceritakan sendiri oleh Pak Mahfud yang membuat Pak Mahfud harus tetap mengawal itu. Terutama ada dua hal strategis yang Pak Mahfud kawal, sehingga Pak Mahfud memutuskan belum mundur," kata Andi di Media Center TPN, kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis, 25 Januari 2024.
Presiden Jokowi mengatakan Mahfud berhak mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mengenai rekomendasi menteri yang ikut pilpres mundur dari kabinet, Jokowi menyebut silakan cek aturan yang berlaku.
"Ya itu hak, dan saya sangat menghargai," kata Jokowi saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu, 24 Januari 2024. Ia mengatakan semua pegangannya adalah aturan.
"Kalau aturan boleh silahkan, kalau aturan boleh silahkan kalau atutran tidak boleh tidak sudah jelas," kata Jokowi soal rekomendasi menteri mundur.
Foto 
