Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan mengenai pemangkasan anggaran adalah urusan Kementerian Keuangan. Menurut dia, pemangkasan anggaran ini bukan pembicaraan yang pantas diungkapkan oleh dirinya sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Menyangkut dengan pemotongan anggaran. Wah, saya, itu kan bukan domain saya sebagai Menteri ESDM ya. Itu silakan aja ke Menteri Keuangan, bukan saya," ujar Bahlil ketika konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 8 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan setiap menteri di Kabinet Merah Putih harus pintar dalam menjawab persoalan mengenai pemangkasan anggaran itu. Bahlil mengatakan Kementerian ESDM menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menghemat anggaran 2025.
"Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain. Kalau saya enggak bisa mengomentari itu (efisiensi anggaran) terlalu dalam," ucap dia.
Bahlil mengatakan setiap menteri wajib mengikuti perintah dan arahan Prabowo sebagai seorang pemimpin negara. Dia menilai instruksi penghematan anggaran itu untuk kebaikan negara saat ini.
"Namun, apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini presiden, wajib menterinya ikut. Enggak boleh enggak ikut. Itu pandangan kami," kata Bahlil.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan lembaganya akan menyesuaikan kegiatan-kegiatan di lapangan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Hal tersebut, kata dia, menyusul keluarnya Instruksi Presiden atau Inpres tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“Kami sedang menyesuaikan kegiatan-kegiatan, fokus dengan ketersediaan energi secara nasional. Ketahanan energi,” ucap Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 24 Januari 2025, seperti dikutip dari Antara.
Yuliot menjelaskan, meskipun Presiden Prabowo meminta kementerian melakukan efisiensi anggaran, dia berpesan agar ketahanan energi nasional tetap terjaga. Karena itu, aktivitas-aktivitas lapangan Kementerian ESDM berfokus pada ketersediaan energi secara nasional.
Adapun Prabowo menginstruksikan pemerintah menghemat belanja negara hingga Rp 306,6 triliun. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang ditandatangani Prabowo pada 22 Januari 2025, penghematan terdiri dari anggaran kementerian dan lembaga Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,5 triliun.
Prabowo meminta kementerian dan lembaga melakukan rencana identifikasi belanja, sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Hasil identifikasi disampaikan terlebih dahulu kepada mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
