Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK telah menyelesaikan agenda sidang pengucapan putusan dismissal yang berlangsung pada 4 sampai 5 Februari 2025. Dalam tahapan sidang tersebut, MK memberikan kesempatan pada 40 perkara sengketa pilkada untuk berlanjut ke tahapan berikutnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Hingga hari ini ada 40 perkara yang (diputuskan) lanjut pada sidang pembuktian,” kata Ketua a Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan dismissal sesi terakhir pada Rabu malam, 5 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Suhartoyo tidak lupa mengingatkan para pihak untuk melakukan persiapan yang matang untuk tahap sidang pembuktian nantinya, termasuk kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Suharto mengatakan, agenda sidang pembuktian akan berjalan lebih kompleks dibanding agenda sidang sebelumnya.
“Karena tahap pembuktian mungkin pendalaman lebih detil dan lebih komprehensif,” ujar Suhartoyo.
Hakim konstitusi Arief Hidayat juga meminta para pihak yang perkaranya dilanjutkan oleh MK untuk mempersiapkan kehadiran saksi-saksi. Dalam tahapan sidang pemeriksaan, masing-masing pihak akan diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi ataupun ahli.
Untuk perkara sengketa pemilihan gubernur, para pihak diberi hak untuk mengajukan saksi ataupun ahli secara keluruhan maksimal enam orang. Sementara dalam perkara sengketa pemilihan bupati dan wali kota, secara keseluruhan para pihak diperbolehkan mengajukan maksimal empat orang saksi maupun ahli.
“Komposisinya terserah kepada para pihak yang dihadirkan sekaligus untuk saksi dan ahlinya,” ucap Arief.
Adapun soal mekanisme pengajuan daftar nama saksi atau ahli, para pihak diminta untuk turut menyertakan riwayat hidup atau curriculum vitae serta pokok-pokok keterangan yang akan disampaikan oleh saksi atau ahli nantinya. MK memberikan kesempatan pengajuan saksi atau ahli paling lambat satu hari kerja sebelum hari persidangan.
“Paling lambat satu hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan lanjutan. Di luar itu dianggap tidak menyerahkan (saksi atau ahli),” ujarnya.
Sebagai rincian, pada hari pertama sidang pengucapan putusan dismissal, MK telah meloloskan 20 perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPU Kada) ke tahap pembuktian. Sementara 20 perkara sisanya diumumkan kepastiannya lanjut ke tahap berikutnya pada hari kedua sidang pengucapan sidang dismissal.
Sidang lanjutan sengketa pilkada dijadwalkan akan dilangsungkan mulai tanggal 7 hingga 17 Februari 2025. Kepaniteraan MK akan secara resmi memanggil para pihak untuk menjadwalkan sidang dengan agenda pembuktian tersebut.
Foto 
