Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pekerja Centra Initiative Al Araf menyesalkan pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang bersifat permisif terhadap pengangkatan anggota TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil. Ia menilai, penunjukkan prajurit aktif untuk memimpin institusi sipil telah mengabaikan regulasi hukum yang telah berlaku.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“KSAD harusnya memahami bahwa di negara hukum harus menjadikan undang-undang sebagai dasar pijakan pemerintahan. Undang-undang TNI tidak membolehkan militer aktif menduduki jabatan sipil,” ujar pria yang akrab disapa Aal tersebut kepada Tempo ketika ditemui setelah mengikuti Aksi Kamisan pada Kamis, 13 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Aal berpendapat, seyogyanya Maruli justru mengoreksi keputusan tersebut karena telah telah nyata-nyata melanggar hukum. Sikap Maruli yang justru membiarkan kesalahan tersebut ditangkap oleh Aal sebagai sinyal bahaya karena mencerminkan watak negara kekuasaan (machstaat), dan bukan negara hukum (rechstaat). “Ini masalah serius buat kita. Padahal hal itu seharusnya dikoreksi. Ini alarm serius,” tutur Aal.
Dirinya bahkan menilai, masuknya militer aktif ke ranah sipil ini telah menjadi bukti kembalinya dwifungsi ABRI seperti di masa orde baru. Menurut Aal, tinggal menunggu waktu saja polisi aktif juga diberikan jabatan sipil sehingga dwifungsi ABRI bisa kembali hidup sepenuhnya.
“Implikasinya dwifungsi ABRI hidup. Kan dwifungsi ABRI gabungan TNI dan Polri,” katanya menjelaskan.
Kecenderungan Presiden Prabowo Subianto yang terus memberikan jalan masuk bagi militer aktif untuk menduduki jabatan sipil juga dinilai sangat berbahaya, terutama bagi hukum dan demokrasi. Apalagi, Aal melihat ada motif balas budi Prabowo secara politik kepada kesatuan TNI yang telah membesarkannya.
“Perlahan tapi pasti rezim birokratik-militaristik kita akan berjalan. Instrumen politik Prabowo menggunakan tentara dalam politik itu akan terjadi,” ucap Aal kembali.
Sebelumnya KSAD Maruli Simanjuntak angkat bicara mengenai kritik yang masuk ke lembaganya. Dia tidak mempermasalahkan soal Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya yang baru menjabat sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Ia menilai, publik hanya perlu menilai hasil kinerjanya saja.
"Ya sekarang kan kita lihat saja dibuktikan kerja sajalah," ucap Maruli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 13 Februari 2025.
Menurut Maruli, penunjukan Mayjen Novi telah melalui proses resmi. Ia mengatakan pengangkatan Dirut Bulog tersebut juga berdasarkan kompetensi yang telah ada. "Ya kalau kita lihat aja kan itu kompetensinya kan sudah ada TPA-nya ya. Penilai akhir dan lain sebagainya itu semua ada proses. Jadi ya kalau memang orang itu punya potensi ya silahkan saja," kata dia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan keputusan tersebut dilakukan dalam rangka penyegaran pada perusahaan. Dia juga menganggap pilihannya menunjuk Mayjen Novi Helmy sebagai dirut merupakan pilihan yang biasa terjadi dan harus tidak perlu diperdebatkan kebenarannya. “Bukan salah dan benar, tapi bagaimana kita perlu melihat dari perspektif lain,” tuturnya.
Pilihan Editor: Jejak Suram TNI Mengelola Pangan
Dede Leni Mardianti ikut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
