Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan mahasiswa yang melakukan aksi bertajuk Indonesia Gelap perlu lebih jeli mengenai isu pemotongan anggaran pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut dia, efisiensi anggaran tidak akan berdampak terhadap pendidikan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP kemudian BPI, beasiswa tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan pemerintah terbuka terhadap kritikan dan masukan yang diberikan mahasiswa. Selain itu, ia mengatakan penggunaan tagar Indonesia Gelap juga merupakan bentuk kebebasan berekspresi. “Tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap, kita akan menyongsong Indonesia bangkit,” kata dia.
Pada Senin, 17 Februari 2025, mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Bertajuk Indonesia Gelap, demo yang dihelat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bersama koalisi masyarakat sipil ini muncul atas keresahan masyarakat terhadap kinerja kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto mengatakan alasan mahasiswa menggaungkan tagar itu untuk menunjukkan banyak kebijakan pemerintah yang tidak transparan. "Banyak kebijakan-kebijakan itu yang gelap. Tidak terang ke masyarakat," kata Herianto saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Dalam unjuk rasa kemarin, BEM SI memiliki sejumlah tuntutan. Mahasiswa ingin pemerintah mencabut kebijakan pemangkasan anggaran. Pemangkasan itu justru berdampak buruk bagi masyarakat. Apalagi, kebijakan pemangkasan juga menyasar anggaran pendidikan. Padahal, konstitusi sudah memberi amanah untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan semua orang berhak mendapatkannya.
BEM SI juga menuntut ada transparansi pembangunan. Banyak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) justru merugikan masyarakat dengan melakukan penggusuran.
Selain itu, BEM SI meminta pemerintah mengevaluasi program makan bergizi gratis. Alasannya, instruksi pusat kadang tidak sampai ke daerah. Tidak hanya itu, BEM SI meminta penolakan revisi UU Minerba. Lalu, menolak dwiungsi TNI dan meminta sahkan RUU perampasan aset.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam artikel ini.
Pilihan Editor: DPR Sahkan Revisi UU Minerba jadi Undang-undang
Foto 
