Temuan Terbaru Konflik Tambang di Wadas

Warga Desa Wadas penolak tambang batu andesit menggelar acara pentas seni di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 1 Januari 2022. TEMPO/Shinta Maharani

Polemik penambangan di Wadas menyeruak saat pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak memaksa mengukur lahan warga Wadas untuk dibebaskan, Februari lalu. Ratusan polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kepolisian Resor Purworejo mengamankan rencana pengukuran lahan itu. Tapi warga Wadas melawan sehingga berujung pada tindakan kekerasan oleh polisi terhadap masyarakat.

Tindakan represi itu menuai kecamatan berbagai kalangan, termasuk Komisi Hukum DPR. Anggota Komisi Hukum sudah tiga kali berkunjung ke Wadas untuk mengevaluasi rencana pemerintah menambang andesit di sana.

Siasat Menghemat Anggaran

Desmond Junaidi Mahesa mengatakan tim Komisi Hukum DPR mendapat informasi bahwa pemerintah hendak menghemat anggaran dalam proyek Bendungan Bener sehingga memilih untuk menambang batu andesit di Wadas. Semula, anggaran pembangunan Bendungan Bener ditaksir mencapai Rp 7 triliun, dengan hitungan akan membeli bahan baku batu andesit dari hasil izin usaha pertambangan. Skema ini berubah dengan rencana menambang andesit di Wadas. Setelah perubahan skema ini, pemerintah menaksir kebutuhan anggaran pembangunan Bendungan Bener sebesar Rp 2,06 triliun.

Masalah lain, kata Desmond, pemerintah akan menambang andesit di Wadas tanpa menerapkan izin usaha pertambangan. Desmond mengatakan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan surat yang mengizinkan kegiatan penambangan andesit di Wadas tanpa IUP. Warga Wagas tengah menggugat surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara itu ke Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Komisi Hukum juga menyorot pelibatan pihak ketiga dalam pengambilan dan pengangkutan batu andesit di Wadas. Desmond menegaskan, pemerintah wajib mengumumkan perusahaan yang melakukan pengambilan dan pengangkutan batu andesit tersebut serta biayanya.

Kejanggalan lain, kata Desmond, potensi batu andesit pada lahan yang akan dibebaskan di Wadas mencapai 40 juta meter kubik. Sedangkan pembangunan Bendungan Bener hanya membutuhkan 8,5 juta meter kubik batu andesit. Hingga saat ini, pemerintah belum menjelaskan peruntukan selisih batu andesit tersebut. “Kalau sisanya itu dijual, akan berdampak pada kerugian negara," ujar dia.

Anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil, menguatkan penjelasan Desmond. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo mengakibatkan kerugian bagi warga Wadas, baik mereka yang tak memiliki lahan maupun warga yang lahannya masuk dalam rencana penambangan.

Nasir juga menyoal sosialisasi pemerintah kepada warga Wadas yang tak proporsional. Selama ini pemerintah hanya mensosialisasi rencana penambangan itu kepada warga Wadas yang mendukung tambang andesit. “Mestinya ada mekanisme yang menampung aspirasi masyarakat yang tidak setuju, tidak bisa pemerintah mutlak melakukan penambangan,” kata Nasir.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku belum mengetahui temuan Komisi Hukum DPR tersebut. “Saya tidak pernah dapat laporan itu. Coba Anda klarifikasi ke anggota Komisi III, apakah mereka klarifikasi ke kami soal (tuduhan) itu,” kata dia.

Jumat pekan lalu, Ganjar juga mengirim keterangan tertulis ke awak media. Ia menyatakan akan berkomitmen melakukan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan konflik tambang di Wadas. “Pendekatannya lebih kepada personal dan beberapa kali warga dialog dengan saya,” kata dia.

Ganjar mengklaim persentase pembayaran pembebasan lahan sudah mencapai 92 persen. Hingga saat ini, pemerintah sudah membebaskan 576 bidang tanah di Wadas. Tersisa 42 bidang tanah belum diganti rugi karena tidak tercapai kesepakatan.

Direktur Jenderal Bendungan dan Danau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga Mardjono, mengatakan BBWS Serayu Opak dan pemerintah Jawa Tengah masih memproses pembebasan lahan di Wadas. Ia juga mengakui pelibatan kontraktor dalam pengambilan dan pengangkutan batu andesit di Wadas ke lokasi proyek Bendungan Bener, yaitu PT Pembangunan Perumahan Tbk dan PT Brantas Abipraya. Tapi ia tak bersedia menanggapi temuan Komisi Hukum tersebut. “Saya tidak mau menanggapi temuan Komisi III. Silakan dibaca data-data sekunder yang ada,” kata Airlangga.

AVIT HIDAYAT | IMA DINI SHAFIRA