Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Anies Singgung Ekonomi Hijau untuk Perusahaan Tambang

Menurut Anies, kalau dia terpilih di Pilpres 2024, dia tidak sekadar memberikan izin perusahaan, namun juga menuntut metode terwujudnya ekonomi hijau.

5 Desember 2023 | 16.28 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan industri pertambangan perlu metode terbarukan dalam aktifitas pertambangannya. Negara, kata Anies, mesti mewajibkan hal tersebut. Pernyataannya Anies menjawab ihwal akselerasi pertambangan dengan ekonomi hijau.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Di dalam alat produksi, ekonomi kita nggak lalukan update, kita nggak upgrade. Kenapa? Karena untuk ekonomi itu ongkos upgrading tidak murah. Jadi banyak yang merasa tidak diwajibkan oleh pemerintah, maka tidak melakukan upgrading atas teknologi yang digunakan," kata dia saat ditemui di Wetland Square, Jalan, Ahmad Yani, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, 5 Desember 2023.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelumnya seorang audiens di agenda Desak Anies melontarkan pertanyaan, bahwa di Banjarmasin banyak aktifitas tambang yang merusak ekologi. Dan ia meminta bagaimana pandangan Anies menyelesaikan persoalan tersebut.

Anies mengatakan di belahan dunia lain, aktifitas pertambangan sudah lebih progresif, di mana aktifitas tersebut lebih ramah lingkungan. Namun, kata Anies, Indonesia belum sampai tahap tersebut.

"Efeknya apa? Efeknya seperti apa yang dirasakan masyarakat hari ini," kata dia.

Ia lantas menyebutkan perubahan metodenya bagaimana penggalian dilakukan, tanah disimpan, kemudian setelah pengalian, tanah dikembalikan, kemudian reforestrasi dilakukan.

"Tapi yang sering terjadi, gali tinggal, gali tinggal. Sehingga bekas-bekas itu menjadi tanah yang menganga tanpa ada hijau-hijauan di sana. Itu sudah kuno," kata dia. 

Menurut Anies, kalau dia terpilih di Pilpres 2024, dia tidak sekadar memberikan izin perusahaan, namun juga menuntut metode terwujudnya ekonomi hijau itu.

"Bukan hanya sekadar diberikan kepada perusahaan keputusannya, tapi itu kebijakan negara mengharuskan adanya metode terbaru yang ramah lingkungan dan alat-alat baru yang ramah lingkungan, sehingga kegiatannya bisa ramah lingkungan," kata dia. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan selama dirinya berkecimpung di pemerintahan, pendekatan yang bisa dikakukan pemerintah terhadap perusahaan agar mewujudkan ekonomi hijau adalah ketegasan.

"Tapi kalau pemerintah tidak tegas, maka pemerintah ikut swasta," katanya.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus