Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri mengatakan saat ini masih ada 14 guru honorer korban cleansing yang belum mengajar atau didistribusikan ke sekolah baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya dia menyebut ada 149 aduan korban kebijakan cleansing guru honorer dan ada 15 yang belum mengajar lagi. Padahal pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bakal mewadahi guru-guru korban cleansing untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah terdekat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada 14 guru yang belum mengajar," kata Iman kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 30 Juli 2024.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo menyatakan semua guru honorer itu sudah diberi tempat mengajar sambil menunggu perekrutan kontrak kerja individu (KKI)--- kontrak kerja dengan Pemprov DKI yang gajinya menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Sementara jika ada guru yang belum terakomodir ke sekolah, menurut dia, bisa melaporkan ke Dinas Pendidikan.
"Lapor nanti kami tindaklanjut langsung. Kan ada juga yang bilang tidak mau honor karena mereka diterima di mana," kata Purwosusilo di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa.
Menurut Purwosusilo, Disdik sudah membuat kebijakan untuk semua guru honorer kembali ke sekolah sambil dilakukan penataan. Bagi yang tidak mendapatkan jam pelajaran, akan dilihat sekolah lain yang bisa menampungnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono juga mengatakan hal serupa. Ia mengatakan Pemprov sudah memberikan wadah tempat mengajar bagi guru honorer.
"Gini kan sudah enggak ada. Ya kami tempat kan pada posisi sekolah yang membutuhkan ilmunya," kata Heru, Selasa.
Berdasarkan data versi Disdik DKI Jakarta, ada 141 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing. Jumlah itu berasal dari penyeleksian kembali sebanyak 400 guru honorer temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang perekrutannya janggal.
Setelah kontraknya diberhentikan pada 5 Juli 2024, guru honorer membuat aduan ke P2G dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta. Totalnya ada 149 aduan. Ada selisih 8 dari angka yang dimiliki dinas dan P2G.
Setelah ramai menjadi perhatian publik, para guru honorer itu tidak jadi dipecat dan mereka dipanggil kembali untuk mengajar baik ke sekolah lama atau didistribusikan ke sekolah baru sesuai kebutuhan dari Disdik. Meski begitu, P2G mengklaim masih ada 15 guru korban cleansing yang belum dipanggil untuk mengajar. Kemudian, saat ini perkembangannya masih ada 14 guru yang belum mengajar.
Kepala Seksi Pendidikan Disdik DKI Jakarta, Indra Ariesto kepada Tempo pada Kamis, 25 Juli 2024 lalu mengatakan alasan ada perbedaan data tersebut. Menurut Indra, pendistribusian guru honorer mesti dilakukan verifikasi dengan pedoman linearitas. Dia mengatakan jumlah 141 guru honorer yang dicatat pihaknya berdasarkan hasil identifikasi dan rekapan masing-masing Suku Dinas Pendidikan sejak Desember 2023. Hal ini untuk mencegah adanya guru honorer yang mendaftar lagi, padahal sudah ada larangannya.
"Saat ini masuk dalam tahap berverifikasi by name data. Selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan jenjang dan sinkronisasi terhadap kesesuaian mata pelajaran," kata Indra yang juga menyebut larangan perekrutan guru honorer sebenarnya sudah dilakukan sejak 2017.
Indra menjelaskan berdasarkan kesepakatan Disdik dan kepala sekolah, bahwa identifikasi cut off guru honorer dilakukan pada Desember 2023 untuk menghindari ada yang menyusupkan guru honorer di luar bulan tersebut. "Hal tersebut dilakukan agar guru honor bisa tertata sehingga dapat menghasilkan baku mutu pendidikan yang berkualitas," ujarnya.
Indra menduga 8 guru yang tidak masuk data Disdik adalah mereka yang ikut perekrutan setelah Desember 2023.
Foto 
