Kolaborasi Mengungkap Kecurangan Sistem PPDB

Tempo menempuh cara lain untuk menguatkan potongan informasi tadi dengan membuka kanal pengaduan laporan masyarakat. Hanya dalam satu hari, puluhan aduan diterima lewat kanal tersebut. Kanal pengaduan ini dibuka selama beberapa hari.

Tim wartawan Tempo memilah berbagai aduan, lalu menghubungi pengadunya. Tim Tempo memilih lima pengadu dengan merujuk pada kelengkapan informasi yang disampaikan serta banyaknya orang yang diduga terlibat. Dua dari lima pengadu itu menginformasikan mengenai kecurangan PPDB di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan di Kota Depok, Jawa Barat.

Agar mereka bersedia berbicara secara detail, Tempo menjamin identitas mereka terjaga. Dari situ, mereka mulai terbuka. Di antara mereka, ada yang menyaksikan atau mengalami langsung kecurangan tersebut terjadi. Tapi ada juga narasumber yang mengaku mendapat informasi dari lima orang tua siswa yang mendapat tawaran anak mereka akan lolos PPDB asalkan bersedia membayar kepada pihak sekolah.

Kopaja membantu Tempo mendeteksi kejanggalan proses PPDB, dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, hingga jalur prestasi. Mereka melacak berbagai kejanggalan PPDB melalui website https://ppdb.jakarta.go.id milik pemerintah provinsi Jakarta. 

Di website itu, Kopaja sebenarnya menemukan banyak kejanggalan. Salah satunya perpindahan alamat orang tua siswa yang hanya berjarak 5 kilometer dari alamat awal.

Perpindahan alamat orang tua siswa itu diduga untuk mendekati sekolah tertentu. Cara ini ampuh untuk mengelabui syarat jarak antara rumah dan sekolah dalam penerimaan siswa lewat jalur zonasi. Makin dekat alamat kediaman orang tua siswa dengan sekolah, peluang siswa untuk diterima lewat jalur zonasi kian terbuka.

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru 2024 di Jakarta, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.

Selain temuan Kopaja, tim Tempo juga menemukan sederet kejanggalan PPDB di beberapa sekolah. Kejanggalan itu lantas dipetakan, lalu ditindaklanjuti dengan peliputan di lapangan. 

Tiga lembaga negara yang berkompeten dalam urusan ini ikut dimintai data dan informasi. Misalnya, Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan Anindito Aditomo mengakui adanya praktik kecurangan PPDB di beberapa sekolah. Karena itu, BSKAP mengevaluasi implementasi penerimaan siswa baru.

Hasil evaluasi BSKAP dituangkan dalam laporan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) yang terbit pada 2024. Pengkajian ini menemukan daya tampung menjadi akar masalah terjadinya sengkarut PPDB.

Laporan dalam PSKP itu sejalan dengan kajian Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan yang diterbitkan pada 18 Juli 2023. Lembaga ini menemukan akar masalah PPDB terletak pada kurangnya daya tampung SMP dan SMA negeri. Padahal sekolah negeri menjadi incaran karena biaya pendidikan lebih murah dibanding sekolah swasta.

Tim Tempo menggali informasi dari Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan. Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengatakan lembaganya sudah menginvestigasi berbagai kecurangan PPDB di lapangan. Berdasarkan hasil investigasi mereka, Ombudsman menemukan beberapa modus baru kecurangan PPDB. 

Modus baru kecurangan PPDB tersebut antara lain pihak sekolah tiba-tiba menambah jumlah rombongan belajar setelah penutupan PPDB. Lalu pihak sekolah menyisipkan nama-nama tertentu ke sekolah negeri tersebut.

Dua perhimpunan guru, yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia serta Perhimpunan Pendidikan dan Guru, juga menceritakan berbagai dugaan kecurangan PPDB. Penjelasan kedua lembaga sejalan dengan temuan Tempo dan kajian sejumlah lembaga pemerintah.