Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dan wakilnya imbas kasus penembakan warga Indonesia di Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. Pemerintah Indonesia, kata Said, lemah dalam membela kepentingan pekerja migran, sehingga menteri harus bertanggung jawab dan dicopot dari jabatannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami tidak akan tinggal diam melihat buruh migran Indonesia diperlakukan secara tidak manusiawi di luar negeri. Pemerintah harus segera bertindak tegas, mengusut tuntas kasus ini, dan memastikan keadilan bagi korban serta keluarganya," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis pada Rabu, 29 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Partai Buruh dan ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) rencananya akan menggelar aksi di Kantor Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia besok, 30 Januari 2025. Mereka juga akan menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia sebagai bentuk protes keras terhadap kasus penembakan warga Indonesia.
KSPI dan Partai Buruh menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan para pelaku diadili secara transparan dan adil. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas dalam melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri.
Said menyerukan supaya Pemerintah Malaysia menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran Indonesia. Pemerintah Malaysia, kata dia, harus menjamin perlindungan hak-hak buruh migran, termasuk keselamatan dan keamanan mereka selama bekerja di Malaysia.
Rencananya besok, Partai Buruh dan KSPI akan terlebih dahulu menggelar aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Malaysia pada pukul 10.00 s.d 13.30 WIB. Kemudian bergeser ke kantor pemerintah pada pukul 14.00 s.d 17.00 WIB.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha sebelumnya menceritakan kronologi penembakan lima warga Indonesia di Tanjung Rhu tersebut. Kronologi penembakan itu diperoleh dari pihak Malaysia. Judha mengatakan kelima WNI itu ditembak oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu pada pukul 03.00 pagi, Jumat, 24 Januari 2025. Dalam rombongan mereka terdapat 26 pekerja migran Indonesia yang berada di satu kapal.
APMM yang berpatroli lantas melakukan penembakan terhadap penumpang kapal saat berada di perairan Tanjung Rhu. Pihak APPM mengklaim penembakan itu dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden ini menyebabkan satu orang WNI meninggal dan empat orang lainnya terluka.
Menteri Karding mendorong ada keterbukaan dari Pemerintah Malaysia mengenai kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan bahwa pemerintah turut mengapresiasi jika ada pihak di Malaysia yang ikut diproses secara hukum.
“Kami mendorong pemerintah Malaysia untuk memproses ini secara transparan. Dan kalau memang dalam aturan hukum yang ada di sana harus ada yang kena proses penegakan hukum, maka itu kami juga akan sangat senang,” kata Karding lewat pernyataan video, Selasa, 28 Januari 2025.
Karding sudah meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menggali informasi ihwal kasus penembakan WNI oleh penjaga pantai Malaysia tersebut. Menurut Karding, pemerintah Indonesia perlu mencari informasi agar memiliki versi pembanding atas kronologi penembakan tersebut. Saat ini pemerintah Indonesia hanya mengandalkan informasi sepihak dari otoritas Malaysia.
Informasi terbaru yang didapat oleh pemerintah, satu jenazah WNI berinisial B akan dipulangkan ke Riau, Kamis mendatang. Jenazah B akan dipulangkan ke kampung halamannya, di Pulau Rupat, Dumai, Riau. Sedangkan empat orang WNI lainnya yang terluka tengah dirawat di rumah sakit di Malaysia. Pemerintah Indonesia sudah dapat mengunjungi keempatnya pada Rabu besok.
Eka Yudha berkontribusi dalam penulisan artikel ini.