Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar Mangihut Simatupang mengatakan pihaknya menyiapkan tiga langkah dalam menanggapi Aliansi Dosen yang menggelar aksi di Istana Merdeka hari ini, Senin, 3 Februari 2025. Adapun demonstrasi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang belum membayarkan tunjangan kinerja atau tukin dosen ASN sejak 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"(Aksi) diharapkan tidak mengganggu layanan publik, terutama tugas perkuliahan dan tridharma lainnya," kata Togar saat dihubungi oleh Tempo pada Senin, 3 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun langkah tersebut, pertama, kata Togar, adalah memantau perkembangan aksi yang dilakukan oleh Adaksi. Meskipun ia mengaku bahwa langkah ini bukan merupakan langkah yang optimal.
Kedua, Togar mengimbau agar ASN tetap menjadi teladan. Ia menekankan bahwa dosen ASN maupun P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) memiliki kode etik yang harus dijunjung, sehingga perlu bersikap santun dan objektif.
Selain itu, Togar juga menyatakan bahwa pihaknya akan meminta klarifikasi dari pimpinan masing-masing perguruan tinggi mengenai apakah para dosen ASN tersebut telah mendapatkan izin untuk turun ke jalan dan menggelar aksi. "Atau menggunakan kanal yang tersedia dalam komunikasi yang sehat," kata dia.
Ia memang mengaku prihatin terhadap aksi demonstrasi tersebut lantaran aparatur sipil negara, termasuk dosen, pada dasarnya mempunyai mekanisme sendiri dalam menyampaikan aspirasinya.
"Kami tetap apresiasi pilihan yang diambil walaupun ada konsekuensi yang kurang positif," tuturnya.
Ia juga menyarankan kepada dosen ASN untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur yang tersedia secara hierarkis, dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku serta bersikap objektif. Menurut Togar, dosen ASN di Kemendiktisaintek juga perlu memahami batasan yang telah ditetapkan.
"Tanpa menafikan perjuangan, namun perlu memahami batasan yang ada dan ruang kemungkinan ke depan. Masih banyak ruang perbaikan yang dapat diperjuangkan," ujar dia.
Sebagai informasi, ratusan dosen berstatus aparatur sipil negara atau ASN menggelar aksi demonstrasi di area depan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Senin pagi, 3 Februari 2025. Mereka akan bergerak ke arah Istana Merdeka untuk menyuarakan tuntutan mereka.
Berdasarkan pantauan Tempo di lapangan, terlihat banyak spanduk besar sebagai atribut aksi. Di antaranya bertuliskan, “Mengabdi di LLDIKTI, Satker, BLU, PTNBH: Hak Kami Sama, Tukin Jangan Diskriminatif,” “Ilmu Kami untuk Negeri, Hak Kami Jangan Dikebiri,” dan “Bapak Presiden, buat kebijakan tukin seadil-adilnya kepada kami. Tanpa diskriminasi.”
Di samping itu, seruan “Bayar, bayar, bayar tukinnya,” juga dinyanyikan peserta aksi yang hadir dengan atasan serba putih. Beriringan dengan teriakan "Tukin?" yang kemudian disahuti dengan "Cair, cair, cair!"
Kemudian, Koordinator Adaksi Anggun Gunawan menilai Kemendiktisaintek tak sepenuh hati dalam memperjuangkan hak dosen ASN. Alasannya, terdapat hak dosen ASN yang diabaikan sejak lima tahun lalu.
Menurut Anggun, meski menjadi salah satu ASN yang memiliki jabatan fungsional di Kemendiksaintek, dosen acapkali diabaikan hak-haknya, terutama dalam memperoleh tunjangan kinerja yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan.
“Kalau ASN yang lain memperoleh hak-nya, mengapa kami tidak?” tanya dia.
Hanin Marwah dan Andi Adam Faturahman berkontribusi dalam tulisan ini.
Foto 
