Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menyiasati pemangkasan anggaran sebesar Rp 200,2 miliar dengan mekanisme pinjam pakai lahan dari sejumlah instansi pemerintahan. Kebutuhan lahan itu, kata dia, digunakan untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Lahan yang akan dibangun bangunan SPPG dari APBN dapat diatasi melalui pinjam pakai,” kata Dadan saat dihubungi Tempo pada Jumat, 14 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Dadan, beberapa instansi yang lahannya bisa digunakan antara lain Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, kata dia, BGN juga bisa memanfaatkan lahan tidak terpakai milik sejumlah kementerian.
Sebelumnya, Dadan mengkonfirmasi pemangkasan anggaran usai rapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu malam, 12 Februari 2025. Menurut dia, pemangkasan itu ditetapkan usai ia bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan jajaran dari Kementerian Keuangan untuk membahas rekonstruksi efisiensi anggaran. BGN awalnya tidak mendapatkan pemangkasan anggaran.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Pemotongan anggaran dilakukan demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Aturan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Instruksi presiden itu semakin dipertegas dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Sebelumnya, BGN membenarkan bahwa program MBG akan mendapat tambahan Rp 100 triliun dari pemangkasan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal itu diungkap oleh Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana saat menanggapi pertanyaan dari mana sumber tambahan anggaran untuk makan gratis itu.
"Uangnya salah satunya dari metode penghematan 16 pos Kementerian Lembaga yang hampir semuanya terkena pemotongan," ujar Tengku dalam peluncuran 'Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis' oleh Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), di Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025.
Hanin Marwah berkontribusi dalam artikel ini.
Foto 
