Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Prabowo Subianto melempar pernyataan akan menyingkirkan siapa saja yang tidak patuh dan tidak mau bekerja untuk rakyat. Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, peringatan presiden tersebut merupakan sinyal kuat dilakukannya reshuffle Kabinet Merah Putih. Hendri menilai, salah satu yang disoroti adalah perilaku menteri-menteri yang memicu cukup tingginya angka ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hendri Satrio mengatakan setidaknya ada tiga pertimbangan presiden dalam melakukan reshuffle kabinet. Ketiganya adalah subjektivitas, kinerja, dan faktor politik. "Subjektivitas yang pertama biasanya menjadi kunci dari penilaian itu. Lalu kinerja itu ada rapornya. Yang ketiga adalah politis," kata pria yang disapa Hensa ini dalam keterangannya, Ahad, 9 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hendri menjelaskan, subjektivitas mengacu pada suka atau tidak suka seorang presiden terhadap menteri. Kemudian, kinerja bergantung pada penilaian seorang presiden terhadap menteri sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan. Hal yang ketiga adalah hal politis.
Penilaian akan hal politis, menurut dia, mengacu pada apakah menteri dalam kabinet bisa menjaga atau malah mengganggu kekompakan kekuatan politik pemerintahan Prabowo. Gangguan terhadap kekompakan ditengarai berimplikasi terhadap pemerintahan mendatang. "Apalagi Mahkamah Konstitusi sudah mempersilakan siapapun partai yang lolos verifikasi boleh mengajukan calon presiden sendiri," kata pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini.
Menurut Hendri, jika di kemudian hari ada menteri dari partai yang dilepas dari koalisi, kelak akan mengancam atau menjadi lawan tanding yang berat bagi Prabowo di 2029. "Hal-hal itu kan pasti semuanya dihitung," ujarnya.
Dia menyebutkan, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo sebagian besar disebabkan oleh perilaku buruk para menteri. Hal tersebut terlihat dari survei KedaiKOPI yang menyebutkan sebanyak 27,5 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Prabowo selama 100 hari belakangan.
Lembaga survei KedaiKOPI sebelumnya merilis survei opini 100 hari masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Manajer Riset KedaiKOPI Ashma Nur Afifah mengatakan responden memberikan 12 alasan mereka tidak puas dengan kinerja Prabowo dalam 100 hari sejak dilantik presiden. “Perilaku menteri atau pejabat yang kurang pantas dan kebijakan ekonomi yang kurang berpihak dan belum terasanya perubahan signifikan menjadi alasan ketidakpuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran,” kata Ashma saat rilis survei di kantor KedaiKOPI, Jakarta Selatan, 5 Februari 2025.
Adapun sigi dilakukan KedaiKOPI pada 23-29 Januari 2025. Pemerintahan Prabowo tepat 100 hari pada 28 Januari. Survei dilakukan lewat metode Online-Computerized Assisted Self Interview (CASI) dengan 1201 responden WNI berusia 17-55 tahun.
Hendri Satrio mengatakan, media sosial saat ini membantu masyarakat dalam memberikan opini sehubungan dengan kinerja para menteri. "Hasil survei KedaiKOPI menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat ini sejalan dengan perkataan Prabowo terhadap menteri-menterinya," ujar dia.
Menurut dia, Presiden Prabowo ingin membuktikan diri sebagai presiden yang tepat. Prabowo sebisa mungkin akan meminimalisir kritikan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya. Karena itu, Hendri menilai langkah-langkah tegas seperti reshuffle kabinet mungkin segera dilakukan jika kinerja menteri tidak menunjukkan perbaikan.
Presiden Prabowo Subianto melontarkan sinyal kuat bakal mengganti menteri-menterinya saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar. Prabowo menegaskan dirinya tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono menanggapi mengatakan reshuffle memang hak prerogratif Presiden. “Saya rasa teman-teman bisa mengikuti dan Pak Prabowo yakin dengan timnya. Apapun nanti itu adalah kebijakan hak prerogratif Presiden,” kata Budi saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
