Sikap PDIP terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun, dengan rincian efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Kebijakan tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Berikut pernyataan PDIP terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dari Prabowo.

Megawati Soekarnoputri Juga Melakukan Efisiensi Anggaran

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan efisiensi anggaran juga pernah dilakukan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Kala itu, kata Hasto, Megawati melakukan langkah konsolidasi fiskal untuk mendorong ekonomi rakyat. “Efisiensi kan dulu juga dilakukan rasionalisasi ketika kita menghadapi masa krisis, Bu Mega bahkan kebijakan defisit itu juga kemudian pada masa krisis itu diperlonggar,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2025.

Hasto mencontohkan Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, periode 2010-2021 Abdullah Azwar Anas saat menjalankan pemerintahan. Kala itu, kata dia, pemerintahan Azwar Anas menghadapi keterbatasan anggaran.

Dia mengatakan strategi yang digunakan Azwar Anas ketika menjadi bupati adalah mengembangkan sektor produktif rakyat. Dia menilai Azwar Anas berhasil menjalankan pemerintahannya selama dua periode meski terkena keterbatasan alokasi anggaran. “Dari pengalaman best practices dari Pak Azwar Anas tadi kan Banyuwangi itu maju karena juga dalam keterbatasan anggaran,” ucap dia.

Menurut Hasto, Presiden Prabowo juga telah melakukan berbagai kajian sebelum memutuskan memangkas anggaran di kementerian atau lembaga. Dia mengatakan kebijakan itu untuk menyelaraskan dengan tantangan global. “Kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis, bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global,” tutur Hasto.

Dia menganggap kajian tersebut juga berdasarkan diplomasi internasional yang dilakukan oleh Prabowo, dan hasil dari diplomasi itu dibahas oleh DPR mengenai pemangkasan anggaran. “Sehingga saat ini pun DPR juga melakukan kajian-kajian terkait dengan rasionalisasi anggaran,” kata dia.

Pemangkasan Anggaran Harus Kedepankan Kepentingan Rakyat

Dalam kesempatan yang sama, Hasto menyarankan pemerintahan Prabowo lebih memprioritaskan urusan rakyat. Menurut Hasto, kajian mengenai kebijakan pemangkasan anggaran belum mengedepankan kepentingan masyarakat.

Kajian tersebut berdasarkan laporan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah kepada dirinya. “Saya dapatkan laporan dari Pak Said Abdullah agar terkait efisiensi anggaran itu kepentingan rakyat yang harus dikedepankan,” ucap Hasto.

Meski demikian, dia berkeyakinan Prabowo telah melakukan berbagai kajian sebelum memutuskan untuk memangkas anggaran di kementerian atau lembaga. Menurut Hasto, pemerintah juga mengkaji kembali keberlanjutan proyek strategis nasional (PSN). Pengkajian pembangunan PSN bahkan turut dibahas oleh DPR melalui fungsi anggaran dan legislasi.

“Bagaimana proyek strategis nasional untuk dilihat kembali tetap memprioritaskan kepada tujuan bernegara kita. Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi itu juga akan melakukan kajian-kajian itu," ujar Hasto.

PDIP Mengapresiasi Kebijakan Efisiensi Belanja Negara

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Said Abdullah menilai kebijakan efisiensi dilakukan untuk mengonsolidasikan berbagai sumber anggaran pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bisa melampaui target APBN 2025 sebesar 5,2 persen dan lebih inklusif.

“Dengan demikian, APBN diharapkan lebih fokus untuk membiayai program-program strategis, seperti perbaikan gizi anak, kesehatan, pendidikan, kemandirian pangan, dan energi,” ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025, seperti dikutip dari Antara. 

Dengan program gizi dan pendidikan yang baik, kata dia, permintaan tenaga kerja sehat dan terdidik di pasar tenaga kerja bisa dipenuhi. Dia menegaskan program itu bukan merupakan program sekali jadi, tetapi harus berkelanjutan. Dengan demikian, apabila dijalankan secara masif dan sistematis, maka hasil akhir untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas bisa diharapkan lebih cepat.

Said juga berpendapat, jika langkah besar tersebut bisa diorganisasikan dengan baik, otomatis akan mengurangi alokasi subsidi program bantuan sosial. “Alokasi bantuan ini cukup besar dalam 10 tahun terakhir, namun tidak membawa dampak pemberdayaan dan malah menjelma menjadi alat politik,” ucapnya.

Di luar APBN, Said menuturkan Presiden juga terlihat mendorong konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Danantara, kata dia, bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, karena belanja modal yang besar dari Danantara lebih memungkinkan mengelola arah investasi strategis, setidaknya untuk membangkitkan industri nasional.

Dia menyebutkan dua kata kunci dari Danantara, yaitu investasi dan industrialisasi yang terarah, bisa menjadi tonggak penting bagi perluasan program hilirisasi yang dikelola langsung oleh BUMN. “Namun sasarannya harus fokus, yakni pengelolaan sumber daya alam menjadi barang industri yang menjadi rantai pasok global,” tutur Said.

Said meyakini apabila program dua pilar, yakni APBN dan BUMN, dapat terorganisasi dengan baik, maka Indonesia bisa meraih dua hal sekaligus, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi dan keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persenan serta pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh para pelaku ekonomi arus bawah hingga menengah, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa jauh lebih inklusif.

Alasan PDIP Dukung Prabowo Pangkas Anggaran

Adapun Hasto mengatakan PDIP mendukung kebijakan pemangkasan anggaran dan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dukungan tersebut, menurut Hasto, dijalankan oleh partai dan kepala daerah dari PDIP.

“Kami memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan. Kami meyakini Pak Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDIP," kata Hasto usai pembekalan kepala daerah terpilih di Sekolah Partai PDIP, Rabu, 12 Februari 2025.

Hasto mengatakan, dalam pembekalan kepala daerah dari PDIP, dia memberikan petunjuk agar mereka tidak memikirkan anggaran dalam membangun wilayah. Sebab, kata dia, para pendiri bangsa tidak pernah memikirkan urusan anggaran dalam membebaskan Irian Barat sampai membantu negara di Asia dan Afrika memerdekakan diri. “Kami berbicara ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia bisa berdaulat, berdikari dalam kebudayaan dengan cara-cara kita, bahkan imajinasi yang kita ajarkan,” kata dia.

"Visi dan misi dari Presiden Prabowo itu kemudian dijabarkan di dalam UU tentang rencana pembangunan jangka menengah, sehingga sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, tentu saja kepala-kepala daerah dari PDIP juga akan berkomitmen, konsisten di dalam menjalankan UU tentang rencana pembangunan jangka menengah,” ujarnya menambahkan.

Hasto mengatakan kader PDIP juga mendukung program MBG. Dia menyebutkan kepala daerah PDIP di Surabaya telah melaksanakan program tersebut. “Misalnya dari Kota Surabaya siap memberikan dukungan terkait dengan kebijakan makan gratis, tetapi kemudian juga melibatkan dari daerah, tetapi juga bagaimana UMKM, warung-warung rakyat, misalnya, dapat berkontribusi. Itu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDIP,” kata dia. 

M. Raihan Muzzaki, Adil Al Hasan, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Alasan Kemenhan Mengangkat Stafsus Meski Ada Kebijakan Efisiensi Anggaran