Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Effendi Simbolon, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, memberi sinyal dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto menuai sorotan. Pasalnya diketahui, PDIP telah resmi mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai bacapres.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Melansir Tempo, Ahad, 9 Juli 2023, Effendi melontarkan sinyal dukungan terhadap Prabowo dalam forum rapat kerja nasional (Rakernas) Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) pada Jumat, 7 Juli 2023 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam Rakernas perkumpulan orang-orang Batak bermarga Simbolon itu, Effendi menilai Menteri Pertahanan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra merupakan sosok yang pantas memimpin bangsa menggantikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Saya pernah menyampaikan, saya melihat seyogianya yang bertarung sekarang itu ada Prabowo-Prabowo yang setara. Jadi, kelasnya itu sama. Kalau ada 3, ada 4 ya sekelas Prabowo sehingga kita memang mampu berkompetisi di dunia internasional, yang mampu merajut keharmonian dari Aceh hingga Papua,” kata Effendi.
Secara personal, Effendi berharap Indonesia dipimpin oleh nahkoda yang handal, sehingga kondisi porak-poranda bisa dihindari. “Tadi saya kira kita bisa membacalah, secara jujur, objektif, saya melihat itu ada di Pak Prabowo,” kata politikus kelahiran 1 Desember 1964 itu.
Kendati demikian, Effendi menegaskan bahwa dirinya adalah kader PDIP. Sehingga, lanjut Effendi, sudah menjadi tanggung jawab politiknya untuk menjagokan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bacapres.
“Ya, saya kader partai, tetapi sekaligus saya punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab politik,” kata dia.
Bakal dipanggil PDIP
Pernyataan Effendi yang terkesan memberi sinyal dukungan ke Prabowo menuai sorotan dari PDIP. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya bakal memanggil Effendi. Hasto menjelaskan, usai Ganjar dideklarasikan PDIP sebagai bacapres pada 21 April 2023 lalu, seluruh kader banteng mesti tegak lurus terhadap keputusan tersebut.
“Karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasarkan Pancasila dan keputusan sudah diambil sehingga seluruhnya wajib mendukungnya,” kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juli 2023.
Oleh sebab itu, saat mendapatkan kabar ihwal dukungan Effendi ke Prabowo, Hasto menyebut Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun akan segera memanggil dan mengklarifikasi pernyataan Effendi. Sehingga, kata Hasto, disiplin partai bisa ditegakkan.
“Bagi yang tidak memberikan dukungan (ke Ganjar), Dewan Kehormatan langsung secara otomatis, secara sistemis, menjalankan tugasnya sehingga kedisiplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak,” kata Hasto.
Selanjutnya: Prabowo sendiri enggan mencampuri...
Prabowo sendiri enggan mencampuri urusan internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang bakal memanggil Effendi. “Itu urusan, bukan urusan saya,” kata Prabowo usai menghadiri acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra Tangerang Raya di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Ahad, 9 Juli 2023.
Prabowo pun menjelaskan, kehadirannya di acara PSBI hanya memenuhi undangan. Ia tidak memiliki maksud lain terhadap undangan tersebut. “Ya saya kan diundang acara kebudayaan, acara adat, ya saya harus hormati orang yang ngundang, kan gitu,” ujarnya.
Kontroversi Effendi
Sinyal dukungan Effendi terhadap Prabowo ini dapat dibilang berbanding terbalik dengan sikapnya saat ia menjadi Anggota Komisi I DPR. Kala itu, Effendi mempertanyakan ketidakhadiran Menhan Prabowo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR pada Senin siang, 31 Mei 2021. Salah satu agendanya membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024.
"Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas," kata Effendi di kompleks DPR, Jakarta.
Effendi mengkritik alasan Menhan Prabowo yang memilih rapat terbatas dengan Presiden Jokowi namun tidak hadir dalam rapat Komisi Pertahanan. Ia mengaku heran mengapa Menhan tidak bisa izin kepada Presiden Jokowi agar bisa hadir dalam rapat di DPR.
Menurut Effendi, Menhan sebagai pengguna anggaran (PA) seharusnya hadir dalam rapat tersebut sehingga tidak bisa diwakilkan oleh Wakil Menteri Pertahanan. "Kalau yang PA dalam hal ini Menhan, sifat rapatnya adalah raker. Namun, kalau yang diwakilkan, rapatnya bukan raker," kata Effendi.
Ia menilai kehadiran Menhan sangat penting karena Komisi I akan mengambil keputusan politik terkait dengan isu pertahanan yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Effendi bahkan sampai mengusulkan pemanggilan paksa jika Prabowo tidak juga hadir pada rapat kerja yang telah dijadwalkan pada Rabu, 2 Juni 2021.
"Apa perlu kami panggil paksa. Kami memang punya ketentuan memanggil paksa, DPR bisa panggil paksa. Kami hampir setahun tidak bertemu dengan Menhan di sini," kata dia. Diketahui, setelah pernyataan Effendy tersebut, Menhan Prabowo akhirnya hadir dalam RDP Komisi I di hari berikutnya.
JULNIS FIRMANSYAH | IMA DINI SHAFIRA | TIKA AYU
Pilihan Editor: PDIP Akan Panggil Effendi Simbolon untuk Klarifikasi Soal Sinyal Dukungan ke Prabowo
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
