Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU TNI akan Memperluas Peran TNI di Ranah Sipil

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengklaim Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tidak akan memuat pasal-pasal yang berpotensi memperluas peran TNI di ranah sipil. Ia mengatakan, revisi yang ada berkutat pada urusan perpanjangan masa pensiun.

“Enggak, enggak, itu yang dwifungsi ABRI segala macam? Enggak, kita lihat nanti sama-sama,” kata Adies usai memimpin Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 18 Februari 2025.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan perubahan RUU TNI menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025 karena ada surat dari Presiden pada 13 Februari 2025. Sebelumnya, surpres itu pernah diajukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, kata dia, lantaran ada banyak nomenklatur kementerian yang berubah maka diajukan ulang di era Presiden Prabowo Subianto. Sehingga DPR memutuskan RUU TNI naik menjadi prolegnas prioritas dari prolegnas jangka menengah.

Usai disepakati menjadi prolegnas prioritas 2025 dalam Rapat Paripurna, pimpinan DPR menyerahkan kepada Komisi I untuk menindaklanjuti pembahasan RUU TNI. Adies mengatakan, Komisi I yang nantinya memutuskan kapan pembahasan RUU TNI akan dimulai.

Sebelumnya, RUU tentang revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi salah satu RUU usulan Komisi I DPR untuk dimasukkan dalam prolegnas 2024-2029. Usulan dari komisi yang membidangi masalah pertahanan itu disampaikan dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Selasa, 12 November 2024.